RTRW Harus Akomodir Kepentingan Rakyat

Dibaca: 56178 kali  Selasa, 23 Agustus 2016 | 14:36:03 WIB
RTRW Harus Akomodir Kepentingan Rakyat
Ket Foto : foto riautribune.com

PEKANBARU - riautribune: Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengingatkan, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Riau agar dapat mengakomodir kepentingan masyarakat banyak.

"Masih ada tumpang tindih data, selisih lahan 1,1 juta hektar lahan masih belum ada penyelesaiannya. Belum lagi kawasan yang diperuntukkan untuk hutan sudah menjadi pemukiman penduduk, bahkan sentra pangan," ungkap Ev Tengger Sinaga dari Fraksi PDI Perjuangan pada pandangan fraksi tentang RTRW dalam rapat Paripurna  Ruang Paripurna DPRD Provinsi Riau,Senin (22/8/).

Rapat dipimpin langsung Wakil Ketua Noviwaldy Djusman dihadiri 48 dari 65 anggota DPRD Provinsi. " Rapat memenuhi kuorum dan terbuka untuk umum. Rapat kita mulai pukul 11.30 WIB," sebut Noviwaldy.

Selain itu, Fraksi Demokrat juga minta agar naskah akademik dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) RTRW ini kembali dikaji secara filosofis, sosiologis dan yuridis.

"RTRW Provinsi Riau perlu disesuaikan juga dengan visi misi pembangunan Riau. Sehingga RTRW Riau tidak bongkar pasang lagi," sebut Nasir saat sampaikan pandangan Fraksi Demokrat.(mbo)

 

Akses Riautribune.com Via Mobile m.riautribune.com
 
Tulis Komentar Index »
Baca Juga Kumpulan Berita "Fokus Riau" Index »

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.