IDI Tolak Suntik Kebiri Kimia,

Menkum: Kita Cari Jalan Keluarnya

Dibaca: 52051 kali  Jumat, 10 Juni 2016 | 08:36:39 WIB
Menkum: Kita Cari Jalan Keluarnya
Ket Foto : internet

JAKARTA - riautribune :Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly menganggap wajar penolakan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebagai eksekutor suntik kebiri kimia bagi para penjahat seksual terhadap anak. Menkum menyebut pemerintah akan mempertimbangkan penunjukkan dokter di kepolisian atau kejaksaan sebagai eksekutor.

"Nanti kita cari jalan keluar dari peraturan teknis, dari peraturan dokternya bagaimana. Hukum kebiri itu hukuman tambahan bukan hukuman pokok tentu hakim tidak menerapkan itu kepada semua orang, dilihat sifat kejahatan, tingkat kesadisannya dan akan mengundang ahli sebelum mengambil putusan," kata Laoly, Jumat (10/6/2016).

Namun Laoly menegaskan semua pihak harus menaati aturan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang tengah digodok DPR untuk disahkan menjadi Undang-Undang. Tidak ada alasan menolak perintah UU.

"UU ada lebih tinggi kan. Terserah hakim saja nanti menjatuhkan putusan ke kasus kejahatan seksual terhadap anak yang mengerikan. Pokoknya kita cari jalan keluarnya bisa dokter Polri atau Kejaksaan. Pastinya kalau perintah UU itu harus dilakukan," tegas dia.

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa sebelumnya mengatakan peraturan pelaksana dari Perppu Perlindungan Anak akan disusun sejumlah kementerian yakni Kementerian Sosial, Kementerian Komunikasi dan Informasi, dan Kementerian Kesehatan.

"Terkait Perppu kalau rehabilitasi korban, keluarga korban dan pelaku kita sudah sampaikan ke Kemenkum HAM. Karena PP dari Perppu tahun 1/2016 sedang disiapkan," ujar Khofifah, Selasa (7/6/2016).

Sementara itu aturan teknis mengenai suntik kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak akan disiapkan Kemenkes. Sedangkan Kemenkominfo akan menyusun aturan mengenai pemasangan chip bagi terpidana kasus kekerasan seksual terhadap anak.(dtk/rt)

Akses Riautribune.com Via Mobile m.riautribune.com
 
Tulis Komentar Index »
Baca Juga Kumpulan Berita "Hukrim" Index »

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.