pilihan +INDEKS
Lahan Konsesi PT. RAPP di Pulau Padang Berasap
PEKANBARU-riautribune: Sepanjang bulan Febuari hingga April tahun ini Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) masih menjadi ancaman di Sumatera, Khususnya Riau yang memiliki 4,04 juta hektare gambut dengan kondisi yang sudah terdegradasi. Bulan Maret 2016 lebih kurang 900an titik panas terdeteksi yang dominan di gambut.
Hal ini terjadi karena mayoritas dari wilayah pesisir yang rentan terjadi Karhutla seperti Siak, Kepulauan Meranti dan Pelalawan serta Dumai merupakan kawasan gambut dalam. Kerusakan gambut menjadi pemicu utama dari Karhutla, drainase/ kanal besar dikawasan gambut yang dibuat oleh perusahaan baik sawit maupun Hutan Tanaman Industri (HTI) merupakan pemicu dari kerusakan dan keringnya gambut. Bulan Maret 2016 saja lebih kurang 900an titik panas terdeteksi yang dominan di gambut. Apa lagi gambut dengan kedalaman lebih dari 3 meter dan berada di pulau kecil seperti Pulau Rupat di Bengkalis, Pulau Padang dan Pulau Rangsang di Kepulauan Meranti.
Sumarjan, Kordinator JMGR Kecamatan Merbau menyampaikan di beberapa titik kebakaran terjadi di dalam areal konsesi, diantaranya adalah areal konsesi PT. Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP-APRIL GROUP) di Pulau Padang, tepatnya di antara Desa Bagan Melibur dan Desa Lukit. Berdasarkan pantauan lapangan Jaringan Masyarakat Gambut Riau (JMGR) wilayah terjadinya Karhutla adalah wilayah yang hingga kini masih menjadi konflik antara masyarakat dan PT. RAPP.
Konflik berawal karena ketidak patuhan PT. RAPP dalam menjalankan izin IUPHHK-HTI No. 180/Menhut-II/2013 yang diterbitkan oleh Mentri Kehutanan, di SK tersebut Desa Bagan Melibur dikeluarkan tapi faktanya masih kerja di Desa Bagan Melibur. Selain itu Karhutla juga terjadi di Desa Mekar Sari hingga merembet hingga Desa Sungai Anak Kamal yang terindikasi juga masuk ke Areal konsesi PT. RAPP. Dampak pengeringan gambut dan air di desa-desa Pulau Padang sangat terasa sekarang. "Kami khawatir jika tidak ada penanggulangan maka setiap tahun akan terjadi kebakaran seperti ini terus. Selain tentang lingkungan masalah sosial seperti konflik juga harus jadi perhatian pemerintah dan perusahaan,” lanjut Sumarjan.
Sementara itu, H. Sarpani, tokoh masyarakat Desa Bagan Melibur menyampaikan, dia sangat berharap adanya penanganan serius terkait masalah kebakaran. Sebab, katanya, masyarakat kondisinya saat ini sangat sulit. Mau bertani susah tidak boleh membakar kemudian konflik dengan RAPP juga tidak selesai-selesai. "Pemerintah sepertinya tidak peduli dengan nasib masyarakat di desa kami,” ujarnya. (rls/ehm)
Berita Lainnya +INDEKS
Demokrat Siapkan Dua Nama untuk Pilkada Inhil, Sulastri dan Syamsudin Uti
PEKANBARU, Riautribune. com - Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak bakal dilaks.
PT KAS Kembali Bantu Perbaikan Jalan Lintas Selatan Batang Cinaku
Batang Cenaku, Riautribune.com - Ruas jalan lintas selatan (Jalinsel) di Kecamatan Batang Cenaku .
Ikhtiar PHR Dukung Sektor Pendidikan Riau Ciptakan Generasi Emas Berdaya Saing
PEKANBARU, Riau Tribune. com – Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang jatuh pada 2 Mei 2024 .
MD KAHMI Pelalawan Gelar Halal Bihalal dan Diskusi Publik Bahas Masalah Pilkada
PELALAWAN, Riautribune.com - Majelis Daerah KAHMI (MD KAHMI) Kabupaten Pelalawan menggelar giat H.
Besok Balon Gubri Edy Natar Akan Serahkan Formulir Serentak ke Semua Partai
PEKANBARU, Riautribune.com- Setelah PKB, Demokrat, PDIP dan Nasdem, hari ini Rabu (1/5) Bakal Cal.
Ribuan Siswa Serbu Pameran Hardiknas Pelalawan
PELALAWAN-Ribuan pelajar dan wali murid mendatangi stand pameran Hari Pendidikan Nasional tingkat.