Plt. Gubri Lantik Sekwan DPRD Riau

Dibaca: 50172 kali  Jumat, 11 Maret 2016 | 07:11:42 WIB

PEKANBARU-riautribune: Akhirnya, setelah satu tahun lebih DPRD Provinsi Riau dipegang Plt. Sekretaris Dewan (Sekwan), saatnya posisi tersebut diisi pejabat defenitif. Setelah hampir dua pekan diputuskan satu nama Sekretaris DPRD Riau oleh DPRD, Kaharudin pun resmi dilantik oleh Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman.

Pelantikan tersebut dilaksanakan di Ruang Serindit Gedung Daerah dengan dihadiri sejumlah tamu undangan. Kaharudin yang saat itu didampingi sang istri, resmi bertugas untuk menduduki posisi barunya sebagai Sekwan DPRD Riau.

Dalam arahannya, Plt. Gubri mengatakan, dengan pelantikan Sekwan defenitif ini, diharapkan bisa menjadi penghubung yang baik antara legislatif dengan eksekutif. Dengan demikian ke depannya nanti program-program pembangunan di Provinsi Riau dapat terlaksana dengan baik. "Jalankan hal amanah ini dengan sebaik-baiknya dengan tetap berpedoman pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku secara baik dan benar," tegas Plt. Gubri.

Tampak hadir dalam pelantikan tersebut, pimpinan DPRD Riau beserta anggota serta Kepala SKPD di lingkungan Pemprov Riau.(ehm)

Akses Riautribune.com Via Mobile m.riautribune.com
 
Tulis Komentar Index »
Baca Juga Kumpulan Berita "Fokus Riau" Index »

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.