pilihan +INDEKS
Pembatalan Pembebasan Ustaz Ba'asyir Harus Dijelaskan Terbuka Apakah Karena Tekanan Asing
Demikian disampaikan Ketua Divisi Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean menanggapi kajian mendalam pemerintah terkait pembebasan terpidana perkara tindak pidana terorisme Ustaz Abu Bakar Ba'asyir.
Jumat lalu (18/1), Jokowi sapaan akrab Kepala Negara mengatakan, salah satu indikator pembebasan Ustaz Ba'asyir karena alasan kemanusiaan. Sebelumnya di hari yang sama, pengacara Jokowi-Ma'ruf, Yusril Ihza Mahendra yang menyampaikan soal rencana pembebasan Ustaz Ba'asyir.
Namun pada Senin kemarin (21/1), Menko Polhukam Wiranto menyatakan, Presiden Jokowi meminta pejabat terkait membuat kajian pertimbangan hukum terkait rencana pembebasan Ustaz Ba'asyir.
"Rezim gaduh dan terlalu banyak cerita hebat yang omong kosong. Tidak membaca sebelum tanda tangan, dan sekarang kemanusiaan dipermainkan," kata Ferdinand Hutahaean di akun Twitter menanggapi polemik pembebasan Ustaz Ba'asyir, Selasa (22/1).
"Dari awal saya sudah ragu tentang pembebasan ABB. Apalagi @jokowi bilang bahwa nanti Kapolri..! Ini bukan domain Kapolri sebagai penyidik tapi domain Kemenkumham dan BNPT. Dari sini saja Jokowi sudah terlihat tidak paham," sambung Jubir BPN Prabowo-Sandi ini.
Jelas Ferdinand, menjadi pemimpin itu tidak cukup hanya jadi presiden. Pemimpin itu harus berdaulat dalam posisinya, tidak tunduk pada tekanan dan tidak bisa diatur oleh kepentingan elite apalagi tekanan asing. "Batalnya pembebasan ABB harus dijelaskan terbuka apakah karena tekanan asing," tutupnya. (rmol)
Berita Lainnya +INDEKS
Dubes Iran Terima Kunjungan Pengurus JMSI Pusat
JAKARTA, Riautribune.com - Duta Besar (Dubes) Republik Islam Iran, Mohammad Boroujerdi menerima k.
HUT Ke-4 JMSI akan Berikan Penghargaan untuk Sejumlah Tokoh Nasional dan Daerah
JAKARTA, Riautribune.com — Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) akan memberikan penghargaan un.
MoU PWI Pusat- Universitas Mercu Buana Meningkatkan Literasi Digital dan Memerangi Hoax
JAKARTA, Riautribune.com - PWI Pusat dan Universitas Mercu Buana sepakat menjalin kerja.
KSP Sebut Pencabutan Label Halal Produk Perusahaan Pendukung Israel Tak Punya Dasar Hukum
JAKARTA, Riautribune.com - Kantor Staf Presiden (KSP) Joko Widodo merespons pernyataan Maje.
Merasa Bingung Soal Keputusan MK, Saldi Isra Malah Dilaporkan ke Majelis Kehormatan
JAKARTA, Riautribune.com - Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra dilaporkan ke Majelis .
Buka Peluang Gibran Maju Capres, MK Disebut Jadi Mahkamah Keluarga
JAKARTA, Riautribune.com -- Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka berpeluang maju sebagai cawapre.