Demikian disampaikan Ketua Divisi Advokasi dan Hukum DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean menanggapi kajian mendalam pemerintah terkait pembebasan terpidana perkara tindak pidana terorisme Ustaz Abu Bakar Ba'asyir.

Jumat lalu (18/1), Jokowi sapaan akrab Kepala Negara mengatakan, salah satu indikator pembebasan Ustaz Ba'asyir karena alasan kemanusiaan. Sebelumnya di hari yang sama, pengacara Jokowi-Ma'ruf, Yusril Ihza Mahendra yang menyampaikan soal rencana pembebasan Ustaz Ba'asyir.

Namun pada Senin kemarin (21/1), Menko Polhukam Wiranto menyatakan, Presiden Jokowi meminta pejabat terkait membuat kajian pertimbangan hukum terkait rencana pembebasan Ustaz Ba'asyir.

"Rezim gaduh dan terlalu banyak cerita hebat yang omong kosong. Tidak membaca sebelum tanda tangan, dan sekarang kemanusiaan dipermainkan," kata Ferdinand Hutahaean di akun Twitter menanggapi polemik pembebasan Ustaz Ba'asyir, Selasa (22/1).

"Dari awal saya sudah ragu tentang pembebasan ABB. Apalagi @jokowi bilang bahwa nanti Kapolri..! Ini bukan domain Kapolri sebagai penyidik tapi domain Kemenkumham dan BNPT. Dari sini saja Jokowi sudah terlihat tidak paham," sambung Jubir BPN Prabowo-Sandi ini.

Jelas Ferdinand, menjadi pemimpin itu tidak cukup hanya jadi presiden. Pemimpin itu harus berdaulat dalam posisinya, tidak tunduk pada tekanan dan tidak bisa diatur oleh kepentingan elite apalagi tekanan asing. "Batalnya pembebasan ABB harus dijelaskan terbuka apakah karena tekanan asing," tutupnya. (rmol)