pilihan +INDEKS
Dinas ESDM Keluhkan Pengawasan Distribusi Gas Elpiji Subsidi di Riau Belum Tepat Sasaran
PEKANBARU - riautribune : Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Riau, Indra Agus Lukman, mengeluhkan pengawasan terhadap distribusi gas elpiji 3 kilogram di Riau belum tepat sasaran.
"Coba kalian pergi ke rumah makan, lihat di belakangnya, mereka masih pakai gas elpiji 3 kilogram. Harusnya gas itu hanya boleh digunakan untuk masyarakat tidak mampu, tapi kondisi di lapangan kan tidak. Pengawasan distribusi masih lemah," katanya, kepada bertuahpos.com, Senin, 22 Oktober 2018 di Pekanbaru.
Dia menambahkan, tugas dinasnya hanya sebatas untuk penghitungan bagaimana jumlah kuota gas yang disalurkan oleh Pertamina bisa menutupi permintaan masyarakat. Namun data ini selalu tidak singkron di lapangan karena distribusi gas elpiji 3 kilogram tidak tepat sasaran.
Soal pendistribusian gas elpiji tidak tepat sasaran sebenarnya sudah menjadi masalah lama namun faktanya belum bisa diatasi hingga kini. Kebutuhan masyarakat terhadap gas elpiji terus meningkat, sehingga harus disesuaikan dengan kebutuhan diman.
Namun di sisi lain, masalah seperti ini sulit teratasi jika alokasi gas bersubsidi itu di lapangan tidak tepat sasaran sehingga mengharuskan pemerintah setiap tahun harus menyesuaikan jumlah kuota gas tersebut.
"Ini ranahnya kabupaten dan kota memang. Mereka yang punya wilayah, harusnya mereka bisa memperketat pengawasan agar masalahnya tidak itu-itu saja," sambungnya.
Menurut Kepala Biro Ekonomi dan SDA Setdakab Riau, Darusman, masalah distribusi gas elpiji 3 kilogram di Riau yang sering menjadi kendala, yakni untuk penyaluran di wilayah perbatasan.
"Sebagian besar masyarakat di sana memanfaatkan ketersediaan gas dengan daerah di sekitar sehingga penyaluran gas bersubsidi itu tidak sesuai dengan ketentuan kuota sebelumnya," katanya.
Dia menyontohkan, untuk wilayah perbatasan Pekanbaru-Kampar. Warga yang berada di wilayah Kampar cenderung mengambil gas elpiji 3 kilogram dari wilayah Pekanbaru, harusnya warga tersebut masuk dalam kuota Kampar namun malah memanfaatkan kuota gas dari wilayah perbatasan.
"Problemnya seperti itu yang kami lihat saat ini. Di sekitar perbatasan Pekanbaru itu memang masih banyak pemukiman warga. Tapi mereka masuknya dalam kuota Kampar. Namun karena lebih mudah mendapatkan gas dari Kota Pekanbaru, makanya kuota untuk Pekanbaru juga dimanfaatkan," kata Darusman.
Solusinya menurut dia, memang harus ada pengawasan ketat terhadap pendistribusian di lakukan oleh Pemkab kota masing-masing. Jika memang situasi di lapangan mengharuskan masyarakat seperti itu, artinya perlu ada kuota khusus untuk wilayah perbatasa, supaya masalah kelangkaan gas bisa teratasi. (bpc)
Berita Lainnya +INDEKS
KPU Riau Siap Hadapi Gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
JAKARTA, Riautribune.com - KPU Provinsi Riau menghadapi tantangan serius dengan munculnya beberap.
JMSI Riau ''Ngopi Sore'' dengan Bupati Zukri, Ungkap Kisah Sukses PDIP Hingga Inovasi di Pelalawan
PEKANBARU, Riautribune.com - Suasana akrab dan santai sangat terasa saat Bupati Pelalawan H Zukri.
Demokrat Siapkan Dua Nama untuk Pilkada Inhil, Sulastri dan Syamsudin Uti
PEKANBARU, Riautribune. com - Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak bakal dilaks.
PT KAS Kembali Bantu Perbaikan Jalan Lintas Selatan Batang Cinaku
Batang Cenaku, Riautribune.com - Ruas jalan lintas selatan (Jalinsel) di Kecamatan Batang Cenaku .
Ikhtiar PHR Dukung Sektor Pendidikan Riau Ciptakan Generasi Emas Berdaya Saing
PEKANBARU, Riau Tribune. com – Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang jatuh pada 2 Mei 2024 .
MD KAHMI Pelalawan Gelar Halal Bihalal dan Diskusi Publik Bahas Masalah Pilkada
PELALAWAN, Riautribune.com - Majelis Daerah KAHMI (MD KAHMI) Kabupaten Pelalawan menggelar giat H.