pilihan +INDEKS
Mobnas di Bengkalis Banyak Tak Bayar Pajak
BENGKALIS-riautribune: Meskipun belum diperoleh jumlah angka pastinya, namun berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun dari Unit Pelaksana Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau di Bengkalis/ Samsat Bengkalis, saat ini banyak kendaraan dinas di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkalis yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor.
Ironisnya lagi, kendaraan yang tidak membayar pajak dimaksud hampir merata ada di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Namun yang terbanyak kendaraan dinas yang pengadaannya dilakukan Sekretariat Daerah Bengkalis. Baik yang itu terlambat atau tidak membayar pajak setahun maupun yang 'sengaja' bertahun-tahun tak membayar pajak.
Ketika dikonfirmasi, Penjabat Bupati Bengkalis H. Ahmadsyah Harrofie mengatakan sudah mendengar informasi tersebut. Namun Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Riau ini mengaku belum mengetahui jumlah pasti kendaraan plat merah di lingkungan Pemkab Bengkalis yang tidak taat membayar pajak dimaksud.
Meskipun demikian, kata Ahmadsyah, Sekretaris Daerah H. Burhanuddin dan Kepala Bagian Perlengkapan sudah ditugaskannya untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Kemudian segera menyelesaikannya jika informasi itu benar adanya. Begitu pula seluruh Kepala SKPD.
"Kalau informasi itu benar adanya, kita tentu sangat kecewa. Sekali lagi, kalau memang benar, hal demikian tidak sepantasnya sampai terjadi. Sebab setiap tahunnya alokasi dana untuk membayar pajak kendaraan dinas ini tentu dialokasikan. Karena itu, kita sudah tugaskan Sekretaris Daerah dan Kepala Bagian Perlengkapan segera menyelesaikannya," jelas Ahmadsyah kepada sejumlah wartawan, akhir pekan lalu.
Di bagian lain Ahmadsyah mengharapkan pihak-pihak yang terkait dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor kendaraan dinas di Pemkab Bengkalis, baik itu di Sekretariat Daerah maupun di masing-masing SKPD untuk tepat waktu dalam penyelesaian pembayaran pajak kendaraan bermotor yang menjadi tangungjawabnya. Sebab, surat menyurat atau daftar inventaris kendaraan tersebut pasti ada.
"Harus memberi contoh kepada masyarakat dalam ketaatan membayar pajak. Bukan malah sebaliknya. Di satu sisi kita menyuruh masyarakat agar taat membayar pajak, tetapi di sisi kita sendiri tidak melaksanakan kewajiban tersebut. Itu contoh yang tidak baik. Ke depan hal demikian tidak boleh terjadi lagi," pesan Ahmadsyah. (afa)
Berita Lainnya +INDEKS
Pererat Silaturahmi, IKASMANDA 94 Gelar Halal Bihalal 5 Mei 2024
PEKANBARU, Riautribune.com - Mempererat silaturahmi setelah Hari Raya Idul Fitri 1445 H, Alumni S.
Mahasiswa Magang Program AUM Rumah Lemon Kunjungi PLUT Riau
PEKANBARU, Riautribune.com - Mahasiswa peserta program magang Apindo UMKM Merdeka (AUM) mengunjun.
Ketua KPU Riau Tekankan Penguatan Kelembagaan Menuju Pilkada 2024
PEKANBARU, Riautribune.com - KPU Provinsi Riau laksanakan kegiatan Penguatan Kelembagaan di Lingk.
Kampar Expo 2024, Ajang Edukasi Industri Migas untuk Masyarakat dan Pelajar Riau
BANGKINANG, Riautribune.com - PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) bersama dengan Satuan Kerja Khusus Pe.
APTISI RIAU Bahas Proker 2024 Dalam Upaya Kontribusi Pada Pendidikan Tinggi di Riau
PEKANBARU, Riautribune.com - kampus UIR menjadi venue Rapat Kerja III Tahun 2024 Asosisasi .
Berlangsung 2 Hari, Riau Sharia Week 2024 Diharapkan Jadi Momentum Memajukan Ekonomi Syariah
PEKANBARU, Riautribune.com - Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Provinsi Riau menyelengg.