Ribuan Buruh Serbu Istana Tolak RUU Pengupahan

Dibaca: 84645 kali  Sabtu, 03 Oktober 2015 | 14:48:19 WIB
Ribuan Buruh Serbu Istana Tolak RUU Pengupahan
Ket Foto : Foto Internet

JAKARTA-riautribune: Ribuan buruh yang tergabung dalam Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta. Para buruh dari berbagai daerah tersebut menuntut dihapuskannya rencana pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengupahan yang dinilai tak berpihak pada kaum buruh.

"Pengesahan RUU tersebut menghilangkan sanksi bagi pengusaha yang melanggar. Upah buruh harusnya naik setiap tahun. Dengan adanya Draft RUU Pengupahan, kemungkinan besar pengusaha nakal untuk dipindahkan menjadi dihapuskan. Kita minta presiden untuk membatalkan RUU pengupahan tersebut," kata Ketua Umum KASBI Nunung Elitis di depan Istana Negara, Jakarta, Sabtu (3/10/2015).

Selain menuntut penghapusan RUU Pengupahan, KASBI juga menuntut melayangkan sepuluh tuntutan kepada Presiden Joko Widodo, di antaranya:

1. Hapuskan sistem kontrak dan outsourcing,

2. Tolak politik upah murah,

3. Tolak PHK,

4. Laksanakan hak-hak buruh perempuan dan lindungi buruh migran Indonesia,

5. Tangkap, adili, dan penjarakan pengusaha nakal,

6. Jaminan sosial bukan asuransi sosial,

7. Turunkan harga BBM dan kebutuhan pokok,

8. Pendidikan dan kesehatan gratis untuk rakyat,

9. Tolak privatisasi,

10. Tanah dan air untuk kesejahteraan rakyat.(okz/rt)

Akses Riautribune.com Via Mobile m.riautribune.com
 
Tulis Komentar Index »
Baca Juga Kumpulan Berita "Nasional" Index »

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.

Rabu, 19 September 2018 - 11:04:12 WIB

Legislator Pertanyakan Dasar Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Luar Negeri

Anggota Komisi I DPR RI Supiadin Aries Saputra mempertanyakan peran Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang tidak dimasukkan sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Luar Negeri Bidang Pertahanan, khususnya dalam pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kerja Sama antara Indonesia dengan Arab Saudi dan Belanda di Bidang Pertahanan.