pilihan +INDEKS
PT Hutahaean Jadi Tersangka Penguasaan Lahan tanpa Izin di Riau
PEKANBARU - riautribune : Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau menetapkan tersangka perusahaan kelapa sawit PT Hutahaean terkait kasus penguasaan hutan tanpa izin. Perusahaan dituding mengeksploitasi lahan seluas 835 hektare di luar hak guna usaha (HGU).
"Tidak ada izin pelepasan kawasan hutan dari Kementerian," kata Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Riau Komisaris Besar Guntur Aryo Tejo menjelaskan status tersangka PT Hutahaean, Rabu, 26 Juli 2017.
Guntur menjelaskan, penyelidikan dilakukan menyusul laporan dari masyarakat yang menyebutkan adanya dugaan penguasaan lahan tanpa izin dilakukan perusahaan tersebut. Semula perusahaan diketahui memiliki delapan wilayah operasi (afdeling) perkebunan kelapa sawit di Desa Dalu-Dalu, Rokan Hulu.
Setelah dilakukan penyelidikan di lokasi, tim penyidik menemukan adanya indikasi penguasaan lahan tanpa izin pada afdeling delapan seluas 835 hektare. Dalam hal ini, polisi turut melibatkan empat tim ahli lingkungan untuk melakukan pengkajian dan pengukuran lahan.
"Penyidik telah memeriksa beberapa saksi dari Dinas Kehutanan Provinsi Riau serta perusahaan. Meski pihak perusahaan membantah, penyidik berpegangan pada bukti yang ditemukan di lapangan," ujarnya.
Meski status tersangka hingga kini baru dikenakan kepada korporasi, polisi masih mendalami terkait status tersangka untuk perorangan yang bertanggung jawab dalam perkara tersebut.
Kasus ini bermula saat Panitia Khusus Monitoring Lahan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Riau, melaporkan terdapat 33 korporasi yang telah membangun perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan seluas 103.320 hektare. Selain itu, ditemukan penanaman kelapa sawit tanpa izin hak guna usaha (HGU) seluas 203.977 hektare. Berdasarkan hasil analisis pansus, negara dirugikan hingga Rp 2,5 triliun atas pelanggaran itu.
Berdasarkan laporan pansus, Koalisi Rakyat Riau (KRR) kemudian melaporkan 33 perusahaan perkebunan kelapa sawit ke Kepolisian Daerah Riau atas tuduhan penggunaan hutan dan lahan tanpa izin pada Senin, 16 Januari 2017 lalu. Satu di antaranya PT Hutahaen di Rokan Hulu.
"Laporan ini sebagai bentuk komitmen kami mengawal hasil Pansus Monitoring dan evaluasi perizinan DPRD Riau," kata Koordinator Koalisi Rakyat Riau Fachri Yasin di Mapolda Riau, ketika itu.
Saat dikonfirmasi, Vice President Corporate Service PT Hutahaean Grup Ian Machyar mengatakan perusahaan menghormati proses hukum yang saat ini berjalan di Polda Riau. Namun ia membantah PT Hutahaean telah menguasai lahan tanpa izin. "Kami tidak pernah menguasai atau menggarap lahan tanpa izin," ujarnya, , melalui aplikasi perpesanan WhatsApp.(tmpo)
Berita Lainnya +INDEKS
Perkuat Program TJSL, PHR Jalin Kerja Sama dengan Mitra Pelaksana Riau
PEKANBARU, Riau Tribune. com – PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) menandatangani kontrak swakelola P.
HMTIF UMRI Gelar National Informatics Fun Competition 2024, Diramaikan Aneka Lomba dan Bazar
PEKANBARU, Riautribune. com - Himpunan Mahasiwa Teknik Informatika Fakultas (HMTIF) Ilmu Ko.
Jelang Pilgubri 2024 Nasir - Wardan Ngopi Bareng: Sepakat Duet Bangun Riau
PEKANBARU, Riautribune.com - H Muhammad Nasir dan H Muhammad Wardan digada.
Hari Ini, IKTD Pelalawan Antar Langsung Sumbangan Untuk Korban Bencana Sumbar
PELALAWAN, Riautribune.com - Ikatan Keluarga Tanah Datar (IKTD) Kabupaten Pelalawan berhasil meng.
Tertarik Paten Dosen, Investor Malaysia Sambangi BPU Unri
PEKANBARU, Riautribune.com - Tindak lanjut paten batch promo dosen yang dilaksanakan pada taman b.
Tingkatkan Kualitas Jurnal, Unilak Undang Prof Dr Meilana Darma Putra Guru Besar Universitas Lambung
PEKANBARU, Riautribune.com - Universitas Lancang Kuning berkomitmen meningkatkan akreditasi jurna.