pilihan +INDEKS
Sah! MK Hapus Syarat Ambang Batas Pencalonan Presiden 20 Persen

Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 persen yang diatur dalam Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu inkonstitusional.
MK mengabulkan gugatan yang dilayangkan Enika Maya Oktavia dalam perkara Nomor 62/PUU-XXII/2024, Kamis (1/2).
"Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya," demikian bunyi amar putusan yang dibacakan Ketua MK, Suhartoyo.
Pada poin putusan berikutnya Suhartoyo menyatakan, "pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh partai atau gabungan partai politik peserta pemilu tidak didasarkan pada persentase jumlah kursi di DPR atau suara sah secara nasional."
Dalam amat putusannya, MK menyatakan norma Pasal 222 dalam UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. MK sekaligus memerintahkan agar putusan mereka dimuat dalam berita negara sebagaimana mestinya.
Pada kesempatan itu, dua dari sembilan hakim konstitusi, yakni Anwar Usman dan Daniel Yusmic dinyatakan memiliki pendapat berbeda. Menurut Suhartoyo, keduanya menyatakan pemohon tak memiliki legal standing.
"Namun pada pokoknya dua hakim tersebut berpendapat para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing. Sehingga seharusnya mahkamah tidak melanjutkan pada pokok permohonan," kata Suhartoyo.
Dalam gugatannya, pada intinya para pemohon menggugat pasal 222 UU Pemilu yang mengatur tentang presidential threshold berupa 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional.
Pasal 222 UU Pemilu telah mengatur persyaratan capres-cawapres hanya dapat dicalonkan oleh parpol yang memiliki minimal 20 persen kursi DPR atau memperoleh 25 persen suara sah nasional pada pemilu sebelumnya.
"Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya," bunyi pasal tersebut.**
Berita Lainnya +INDEKS
Gerindra Umumkan Prabowo Siap Maju di Pilpres 2029
Hambalang - Wakil Ketua Majelis Syura PKS Ahmad Heryawan menyebut Gerindra mengumumkan Presiden P.
Gerindra Usung Prabowo 2029, Gibran Harus Cari Partai Lain
Riautribune.com - Keputusan bulat diambil Partai Gerindra untuk kembali mengusung Prabowo Subianto s.
MK Gelar Sidang Pembuktian untuk 6 Gugatan PHPU Kepala Daerah Hari Ini
Riautribune.com - Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang PHPU kepala daerah terhadap 6 gugat.
Ida Yulita Susanti : SF Hariyanto adalah Kader Murni yang Tepat untuk Memimpin DPD I Golkar Riau
PEKANBARU, Riautribune.com -- Dinamika menjelang Mus.
Bahlil dan SF Hariyanto Kompak Pakai Baju Putih, Tanda Dukungan Calon Ketua Golkar Riau?
PEKANBARU - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (.
MK Terima Gugatan Sengketa Pilkada Siak, Sidang Lanjutan Digelar 7 Februari
Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk menerima permohonan sengketa Pemilihan Bupa.