pilihan +INDEKS
Presiden Jokowi Larang Polisi dan Jaksa Pidanakan Kebijakan Gubernur
JAKARTA-riautribune: Ada angin segar buat wali kota, bupati dan gubernur untuk mengambil kebijakan dan menjalankan roda pemerintahannya. Setelah dikumpulkannya sejumlah kepala daerah oleh Presiden Jokowi, dan banyak keluhan yang diutarakan oleh sejumlah kepala daerah, untuk menjalankan roda pemerintahannya, dikarenakan berkaitan dengan masalah hukum.
Dalam pertemuan itu Presiden Joko Widodo meluapkan kekesalannya terhadap kinerja polisi dan jaksa dalam rapat evaluasi kepolisian dan kejaksaan daerah di Istana Kepresidenan, Selasa, 19 Juli 2016. Menurut dia, ada polisi dan jaksa yang tak mematuhi perintahnya yang menyebabkan kebijakan di daerah sulit terlaksana.
Presiden Jokowi tak mau menyebutkan kebijakan yang dimaksudkan itu kepada awak media. "Saya akan sampaikan keluhan wali kota, bupati, dan gubernur lain kalau sudah tidak ada (awak) media di sini (Istana Negara)," ujar Presiden di pengujung pembukaan rapat, Selasa, 19 Juli 2016.
Ia merasa bahwa arahannya selama ini jelas agar penegak hukum tidak memperkarakan kebijakan, administrasi, dan diskresi pemerintah daerah. Hal ini, tutur dia, sudah disampaikan tahun lalu agar tidak sampai terjadi. Itu sebabnya dia bingung kenapa masih ada banyak keluhan.
Dalam rapat itu, ia memberikan arahan kepada polisi dan jaksa. Arahan pertama, tidak mempidanakan kebijakan atau diskresi. Kedua hal itu, kata Presiden, tidak bisa dipidanakan.
Kedua, tidak juga secara sembarangan memperkarakan tindakan administrasi pemerintah. "Tolong dibedakan mana yang beneran nyolong dan mana yang tidak," tuturnya.
Arahan ketiga, tidak mudah membeberkan kerugian negara kepada media selama belum pasti. Menurut Presiden, kerugian negara baru bisa diekspos apabila sudah konkret atau akan masuk ke proses penuntutan. "Arahan lain, BPK diberi waktu 60 hari (untuk memastikan kerugian negara)," ujarnya.
Presiden berjanji akan blak-blakan menyampaikan keluhan yang datang dari pemerintah daerah. Ia berharap jajaran kepolisian dan kejaksaan bisa belajar dari hal itu dan bekerja secara harmonis dengan pemerintah daerah layaknya orkestra.
"Sekali lagi saya minta jajaran kepolisian dan kejaksaan betul-betul merespons perintah yang diberikan. Kami sudah pontang-panting melakukan terobosan, dari deregulasi hingga amnesti pajak. Tapi, kalau ini tidak didukung dengan support di jajaran daerah, baik di pemda maupun kejari dan kepolisian, ya tidak akan jalan," ucapnya.(tempo.co/rt)
Berita Lainnya +INDEKS
Heboh, Seorang Pria Ditemukan Terkapar Tak Bernyawa di Tepi Sungai, Ternyata Korban Laka Tunggal
SIAK, Riautribune.com - Warga Kecamatan Bungaraya mendadak heboh pasca ditemukannya seorang pria .
Perampok Sadis Yang Aniaya Seorang Nenek Hingga Tewas Ditangkap Polisi
PEKANBARU, RIAUTRIBUNE.COM - Seorang pria berinisial ES (30) diringkus Tim Resmob Polres Rokan Hi.
Jual Sabu di Rumah Kos, Pecatan Polisi Ini Dibekuk Petugas BNN
PEKANBARU, Riautribune.com - Seorang pecatan anggota Polri berinisial FF diringkus personel Badan.
Satlantas Polres Inhu Gelar Patroli Subuh Untuk Antisipasi Balap Liar
RENGAT, Riautribune.com - Polres Indragiri Hulu menggelar patroli subuh di sejumlah tempat untuk .
Polda Riau kembangkan penyelidikan kasus judi Higgs Domino di Dumai
DUMAI, Riautribune.com - Kepolisian Daerah Riau memastikan kasus pembuatan akun Id game online hi.
Bakar Lahan Untuk Dijadikan Kebun Sawit, Warga Sinaboi Ditangkap Polisi
ROHIL , Riautribune.com - Polisi menangkap JMS (31), warga Kampung Aman Kepenghuluan Sungai Bakau.