Wapres Ma'Ruf Amin serahkan UHC Award 2024 untuk Riau

PEKANBARU - Provinsi Riau menerima penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award 2024 dari Direktur Utama BPJS Kesehatan Ghufron Mukti.
Penyerahan penghargaan bagi Pemerintah Daerah tingkat provinsi maupun kabupaten/kota se-Indonesia ini dilakukan langsung oleh Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia Prof Dr KH Ma''ruf Amin, yang digelar di Krakatau Grand Ballroom Jakarta Timur, Kamis (8/8/2024). 
     Dimana penghargaan UHC 2024 untuk Provinsi Riau tersebut diterima oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, H Indra MM MSi selaku mewakili Pj Gubernur Riau. 
   Raihan prestasi itu sebagai bentuk penghargaan dari Pemerintah Pusat dan BPJS Kesehatan atas komitmen dan konsistensi Pemerintah Daerah dalam mendukung JKN yang merupakan program prioritas Pemerintah Pusat. 

Penerima UHC Award merupakan daerah-daerah yang cakupan kepesertaannya melampaui 95 persen.
Sebanyak 33 provinsi serta 460 kabupaten dan kota se-Nusantara menerima penghargaan Universal Health Coverage (UHC). 
Melalui siaran langsung yang diputar di Kantor Cabang BPJS Kesehatan Pekanbaru, UHC Awards 2024 itu sendiri diserahkan secara simbolis oleh Wapres Ma'ruf Amin dengan didampingi Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Muhadjir Effendy, Dirut BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti serta Presiden ISSA Mohammed Azman. 
Dalam sambutannya, Wapres Ma'ruf Amin menjelaskan, bahwa pada prinsipnya UHC ini merupakan konsep pembangunan kesehatan global yang memastikan setiap individu memiliki akses pelayanan kesehatan yang adil, komprehensif, bermutu dan tanpa hambatan finansial. 

Di Indonesia sendiri, kata Wapres, peserta JKN-KIS sudah mencapai 275 juta jiwa dengan capaian UHC 98 persen dari total jumlah penduduk yang ada. Capaian itu juga telah memenuhi target dari pemerintah pusat. 
Meski UHC 2024 telah berada diangka 98 persen, Wapres tetap mengingatkan agar seluruh Gubernur maupun Walikota dan Bupati di seluruh Indonesia agar tak berpuas diri karena harus tetap melakukan tugasnya memastikan seluruh pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerja dan keluarganya sebagai peserta JKN-KIS. 
Termasuk juga kepada pekerja informal. Kemudian Wapres pun menilai ada pula beberapa hal yang perlu dievaluasi, yakni permasalahan tunggakan peserta JKN-KIS dari kalangan mampu dan pembayaran iuran BPJS Kesehatan yang macet.
"Arahan saya, perluas jangkauan kepesertaan sampai 100 persen. Gunakan pendekatan yang lebih efektif dan solutif bagi masyarakat yang belum melaksanakan kewajiban iurannya. Pastikan adakan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap kualitas pelayanan," ungkapnya disambut applause seluruh kepala daerah dan para tamu undangan. 
Tempat terpisah, Pejabat Pengganti Sementara (Pps) Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pekanbaru, Gunardi Candra menuturkan dengan telah tercapainya UHC 2024 diangka 98 persen, masyarakat Indonesia perlu berbangga hati. Sebab keberhasilan tersebut terbilang sangat cepat dibandingkan negara-negara lain di dunia. Hanya dalam waktu 10 tahun, Indonesia mampu mencapai 98,19 persen UHC dari total jumlah penduduk. 
 

"Indonesia salah satu negara yang paling cepat mencapai UHC dibandingkan negara lain di dunia. Contohnya di Asia, Korea Selatan membutuhkan waktu 12 tahun. Kemudian di negara maju Jerman yang membutuhkan 127 tahun untuk mencapai UHC. Kita patut berbangga hati karena ikut bersama memberikan kontribusi berhasil mencapai UHC hanya satu dekade sejak 1 januari 2014," ujarnya  

   Gunardi menambahkan, untuk di wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Pekanbaru, Kota Bertuah sudah mencapai 99,24 persen UHC 2024 dari 1,1 juta lebih jumlah penduduknya. Kemudian di Kabupaten Siak, dari 480 ribu jiwa lebih jumlah penduduk, UHC Siak sudah mencapai 100,75 persen. 
     Pelalawan diangka 100,17 persen, Kampar 100,65 persen dan Kabupaten Rohul pencapaian UHC nya mencapai 97,9 persen. Rokan Hulu juga menjadi kabupaten terakhir di Riau yang berhasil mencapai raihan UHC pada 1 Juli 2024 lalu.rls