Respon Tudingan DPW FSPMI, RAPP: Tidak Ada Toleransi Bagi Pelanggar Aturan dan Disiplin

PELALAWAN, Riautribune. com - PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) meluruskan isu dan tudingan yang disampaikan mengenai oleh DPW FSMPI dalam aksi unjuk rasa (unras) di kawasan objek vital nasional, Kamis (6/6/2024) lalu. Orator aksi sempat menyebut RAPP seakan tidak peduli pada nasib karyawan kontraktor dan membiarkan perusahaan mitra tidak memenuhi hak-hak karyawannya.

Employee & Industrial Relations Manager, HR Department RAPP, Hermawan mengatakan tudingan tudingan tersebut tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta sebenarnya.

Katanya, RAPP adalah perusahaan yang sangat mengedepankan etika profesionalisme dan berkomitmen dalam menjalankan operasionalnya sesuai aturan dan perundangan yang berlaku. Maka, bagi pekerja atau  karyawan yang melakukan pelanggaran aturan atau tindakan indisipliner berat yang merugikan perusahan dan karyawan lainnya, perusahaan tidak dapat mentoleransi hal tersebut.

“Jadi saya klarifikasi apa yang disampaikan dalam aksi tersebut tidak benar. Perusahaan sangat terbuka dan selalu berupaya mencari solusi terbaik atas seluruh persoalan pekerja dan melalui mekanisme yang berlaku, mulai dari perundingan bipartit, Tripartit hingga melalui mekanisme persidangan di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI),” ungkapnya.

Ia menambahkan hubungan tenaga kerja dan para perusahaan mitra senantiasa dilandaskan oleh aturan perundang-undangan berlaku yang ditetapkan pemerintah. Bahkan, perusahaan memiliki departemen sendiri yang khusus mengawasi kepatuhan para perusahaan mitra kerja (kontraktor) terhadap legalitas dan hak-hak karyawannya.

Menanggapi aksi demo DPW FSPMI ke RAPP pada Kamis (6/6/2024) lalu, Hermawan mengatakan poin-poin tuntutan yang diajukan dalam aksi tertulis, juga dalam surat pemberitahuan aksi yang mereka sampaikan ke Polres Pelalawan tersebut lebih banyak menyebutkan perusahaan lain, bahkan perusahaan yang tidak ada kaitannya dengan RAPP. Seharusnya hal tersebut bisa mereka ditujukan langsung ke perusahaan bersangkutan.

"Saya lihat ada tuntutan kepada perusahaan-perusahaan lain, ini tentu saja tidak tepat kalau ditujukan ke RAPP, sebaiknya disampaikan dan diselesaikan dengan perusahaan tersebut langsung,” ujarnya lagi.

Dalam rangkaian aksi demo tersebut, saat diterima  Asisten I Pemkab Pelalawan, Zulkifli. Zulkifli kala itu merekomendasikan agar pengurus DPW FSPMI membuat laporan tertulis mengenai persoalan keterlambatan upah yang bersifat normatif kepada pihak Pengawasan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Riau.

Kemudian, kata Zulkifli juga, Disnaker Pelalawan akan menyelesaikan persoalan yang menyangkut perselisihan hubungan industrial di antaranya pada PT Pos Logistik Indonesia, PT Timas Suplindo, PT Rekon Saran Utama, PT Rido Jaya Bersaudara, PT Multiguna Karya Mandiri, dan PT Adei Plantation.

Zulkifli juga meminta seluruh perusahaan yang beroperasi di Pelalawan agar membayarkan hak-hak pekerjanya dan menjaga kondusifitas di daerah.

"Kasus PT Pos Logistik dan Timas sudah dilakukan pemanggilan dua kali dan belum tercapai kesepakatan, jika masih deadlock maka Disnaker akan keluarkan anjuran. Kami akan mengirim surat kepada perusahaan untuk segera menindaklanjuti hal ini," ujarnya.***