DPRD Riau Berharap Peran Serta Tokoh Masyarakat

Perihal Usulan PJ Gubernur

DPRD Riau Berharap Peran Serta Tokoh Masyarakat

PEKANBARU-riautribune: Pasca diumumkannya sejumlah nama-nama yang ditunjukkan sebagai PJ Gubernur, maka Provinsi Riau tinggal menghitung hari. Oleh karenanya DPRD Riau melalui Ketua Komisi I Eddy A Mohd Yatim,Sos,MSi, saatnya tokoh masyarakat berperan aktif, menyampaikan aspirasi dan harapan, siapa tokoh atau sosok yang diusulkan, sehingga masuk dalam rekomendasi DPRD Riau sesuai dengan Permendagri no.4 Tahun 2023.

  "Jadi mekanismenya, usulan itu nanti akan masuk lewat fraksi, satu fraksi boleh usulkan satu nama. Di DPRD Riau kan ada 8 fraksi, artinya nanti ada 8 nama. Ini digodok 8 nama ini. Setelah diusulkan, muncul 3 nama. Tiga nama inilah disepakati dan paripurnakan. 3 nama ini lah nanti dikirim ke presiden melalui Mendagri, dan ditanda tangani oleh ketua DPRD Riau," kata  Eddy.

 Nantinya, Anggota DPRD Riau akan turun dan menampung aspirasi dari berbagai elemen masyarakat, baik dari kalangan aktivis sosial, pemuka agama, pemuka adat, dan juga akademisi.

 Untuk itu, DPRD Riau sangat mengharapkan peran serta dari kelompok masyarakat untuk mengawal proses ini, karena berkaitan dengan pelayanan pemerintahan terhadap masyarakat nantinya.

 "Kita ini sudah banyak menerima pandangan dan diskusi dari pakar asosiasi  keilmuan hukum Tata negara (HTN) Provinsi Riau dan akademisi Hukum universitas Riau. Kita yakin, jika para tokoh masyarakat, akademisi, serta pemegang kepentingan bisa bersinergi, maka akan lahir pemimpin yang menjadi representasi dari masyarakat itu sendiri," tutupnya

 Komisi I DPRD Riau akhirnya menyelesaikan draf mekanisme usulan Pj Gubernur Riau, menyusul Akhir Masa Jabatan (AMJ) Gubernur Syamsuar, di penghujung tahun ini.

Ketua Komisi I DPRD Riau, Eddy A Mohd Yatim, yang juga didampingi oleh Sekretaris Komisi I H Qosim, anggota komisi I Dr.Mardianto Manan, mengatakan, draft ini akan menjadi pedoman bagi DPRD Riau dalam mengusulkan tiga nama Calon Pj Gubernur Riau ke presiden, melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)

 "Sudah kita diskusikan, sudah kita lakukan pendalaman, kita juga sudah datangi daerah yang juga telah melalui fase itu. Tadi komisi I telah merampungkan, sudah finalisasi draft mekanisme bagaimana pengajuan itu dilakukan," kata Eddy A Mohd Yatim,(rls)