Program Jaga ZAPIN Kejaksaan Bakal Bikin Pengusaha Sawit 'Menggigil' di Inhu

RENGAT,Riautribune.com  - Kabar gembira untuk petani kelapa sawit di Kabupaten Indragiri hulu (Inhu) dan petani kelapa sawit se-provinsi Riau, pasalnya, jaksa se-Provinsi Riau akan akan turun langsung melakukan pengawasan pengusaha yang membeli dan menjual Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit milik petani, hingga ke pabrik kelapa sawit yang melakukan pengolahan TBS. 

Lewat program Jaga Zona Pertanian, Perkebunan dan Industri (Jaga ZAPIN) Kejaksaan tinggi (Kejati) Riau, para jaksa di Kejaksaan negeri (Kejari) se-Riau, akan turun melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha. Jika ada pelaku usaha melakukan kegiatan perdagangan merugikan petani kelapa sawit dan tidak mau dibina, maka akan ditindak sesuai dengan ketentuan aturan hukum, bahkan akan dijerat pidana yang bisa membuat pengusaha 'menggigil' ketakutan. 

"Program Jaga ZAPIN ini nantinya melibatkan Instansi terkait, mulai dari Satpol PP, Dinas perdagangan, badan perizin sampai hingga dinas pertanian. Program Jaga ZAPIN akan dilaunching di Kejaksaan Tinggi Riau dan selanjutnya akan dilaksanakan di seluruh wilayah hukum di Provinsi Riau dimulai dari Inhu," ujar Plt Kajari Inhu Fauzy Marasabessy SH MH kepada wartawan di acara ngopi sore bersama insan media se-Inhu. 

Jaksa di Inhu yang melakukan kegiatan program Jaga ZAPIN, nantinya akan mengedepankan tindakan pencegahan preventif, selanjutnya prromotif baru tindakan kuratif berupa penegakan hukum. Jika pencegahan sudah dilakukan barulah dilakukan tindakan penegakan hukum oleh tim terpadu yang ada dalam program jaga ZAPIN. 

Dijelaskan Kordinator Aspidsus Kejati Riau ini, pedoman pembelian Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit diatur oleh peraturan menteri pertanian (Permentan) nomor 01/Permentan/KB.120/1/2018, untuk tata cara penetapan harga pembelian tandan buah segar kelapa sawit produksi pekebun di Provinsi Riau diatur dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Riau Nomor 77 Tahun 2020. 

"Kesepakatan harga TBS kelapa sawit di riau, sudah disepakati oleh pengusaha atau pabrik bersama petani dan pemerintah di Dinas perkebunan Provinsi Riau, program Jaga ZAPIN juga menyentuh ke tingkat pelabuhan dan mafia tanah," kata Fauzy, jaksa yang pernah bertugas di Menkopolhukam RI ini. 

Prefentif untuk melakukan pencegahan terjadinya penyimpangan, promotif untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat petani pekebunan untuk memperjuangkan hak haknya dan kuratif penegakan hukum yang dilakukan oleh tim terpadu. 

Acara ngopi sore insan media dengan Plt Kajari Inhu Fauzy Marasabessy SH MH didampingi kasi intelijen Kejari Inhu Arico Novi Saputra SH dan sejumlah Jaksa di kejaksaan Inhu, Kejari Inhu dalam pertemuan itu juga menjelaskan perkembangan program jaga ZAPIN yang dilaksanakan Kejaksaan Inhu kepada insan media di Inhu. 

Dalam kesempatan itu juga, ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Kabupaten Inhu Zulpen Zuhri menyampaikan dukungan penuh kepada Kejati Riau dan Kejari Inhu untuk melaksanakan kegiatan program Jaga ZAPIN di wilayah Inhu. 

"Niat baik jaksa untuk membantu petani swadaya di Kabupaten Inhu, kesetaraan harga TBS sawit sama dengan harga TBS sawit petani plasma, didukung penuh oleh JMSI bersama puluhan wartawan yang tergabung dalam kepengurusan JMSI Inhu," kata Zulpen memberikan semangat. 

Dukungan senada untuk kejaksaan Inhu juga disampaikan oleh penasehat JMSI Inhu Kasmedi dan dewan pakar JMSI Inhu Dasmun Ahmad yang juga penerima Pers Card Number One (PCNO) dari PWI pusat. 

Program Jaga ZAPIN oleh kejaksaan dimungkinkan untuk dilaksanakan di Inhu dengan melibatkan semua pemangku kepentingan di Kabupaten Inhu. **