pilihan +INDEKS
Gubri Beri Peringatan Keras Kepada Kadis PUPR Riau, Ini Alasannya
PEKANBARU, Riautribune.com - Gubernur Riau beri peringatan keras atas realisasi pembangunan jalan dan perbaikan di Provinsi Riau tahun 2022 masih sangat rendah.
Sepanjang tahun 2022, proyek infrastruktur perbaikan dan pembangunan jalan di Riau hanya sepanjang 25,07 km.
Realisasi pembangunan jalan di Provinsi Riau tercatat terus menurun sejak 2019 lalu, dimana pada tahun 2019 jalan yang dibangun di Riau mencapai 44,74 Km dan 2020 menjadi 25,93 Km.
"Pada tahun 2021 pembangunan jalan di Riau yang milik provinsi sekitar 25,7 Km. Untuk pemeliharaan tahun 2021 tercatat ada 1.058 Km dan 2022 menjadi 713 Km," kata Gubernur Riau, H Syamsuar di Balai Serindit pada Senin, 2 Januari 2023 lalu.
Syamsuar mengakui ada penurunan drastis sejak tahun 2019 lalu, terkhusus untuk perbaikan jalan.
Hal itulah yang kemudian mendapat kritik dan keluhan masyarakat beberapa tahun belakangan ini.
Baca Juga : Tidak Ada Lagi Ditemukan Ternak Terpapar PMK di Riau
Syamsuar juga mengakui ada banyak media yang menyoroti terkait keluhan jalan di Provinsi Riau.
Untuk itu Syamsuar dengan tegas meminta Kepala Dinas PUPR Riau, Arief Setiawan untuk terbuka terkait penanganan jalan kepada media dan masyarakat.
"Saya minta kepala dinas PU terbuka. Pak Arief (tentunya) siap kan kalau nanti dihubungi?," tanya Syamsuar menegaskan Kadis PU Riau untuk terbuka mengenai proyek PU.
Baca Juga : Bupati Resmikan Command Center, 15 titik di Sudut Kota Meranti Dipasang CCTV
Meskipun begitu Syamsuar mengaku ada masyarakat yang tak paham untuk status jalan di Riau.
Salah satunya soal jalan itu milik nasional, provinsi atau kabupaten dan kota.
"Di antara jalan ini ada nasional, provinsi dan kabupaten kota. Makanya saya minta pak Kadis PU terbuka, sampaikan saja," imbau Syamsuar.
Ia juga menjelaskan bahwa banyak masyarakat yang belum memahami tentang pembagian penanganan jalan raya.
" Untuk dimaklumi, ada masyarakat jalan rusak, contoh jalan kota rusak gubernur juga disalahkan (padahal itu wewenang kota)," katanya.
Syamsuar menarget pembangunan jalan dan perbaikan akan ditingkatkan di tahun 2023 ini.
Baca Juga : 532 Peserta Tidak Lulus Seleksi PPPK Nakes Pemprov Riau
Namun ia juga menyoroti terkait banyaknya jalan rusak di Indrgairi Hulu akibat banyak truk bermuatan baru bara melintas.
"Berkaitan jalan ini khususnya di Indragiri Hulu itu ada persoalan karena di jalan itu banyak digunakan untuk jalan batu bara. Kita minta mereka siapkan jalan sendiri untuk angkutan batu bara dan nanti kami surati," pungkasnya.
Diketahui kerusakan jalan provinsi terjadi di sejumlah kabupaten dan kota di Riau sejak tahun 2022 lalu.
Baca Juga : Untuk Jaga Kebugaran Pimpinan, Pemkab Rohil Beli 2 Unit Kursi Pijat
Terbaru adalah jalan rusak di Indragiri Hulu, Kuantan Singingi dan Siak yang jadi kewenangan provinsi.
Sayangnya Kepala Dinas PU Riau selalu bungkam terkait informasi penanganan jalan, itulah yang membuat Gubernur Syamsuar memberi peringatan keras.***
Berita Lainnya +INDEKS
Ambil Formulir di Sekretariat PKB, Edy Natar Nyatakan Serius Maju Pilgubri
PEKANBARU, Riautribune.com - Keseriusan Brigjend TNI (Pur) Edy Natar Nasution maju sebagai Bakal .
Pj Gubri SF Hariyanto Buka Secara Resmi MTQ Tingkat Provinsi di Dumai
DUMAI, Riiautribune.com - Penjabat (Pj) Gubernur Riau, SF Hariyanto membuka secara resmi Musabaqa.
HKR Riau Gelar Halal Bi Halal, Prof. Junadi Ajak Tumbuhkan Semangat Solidaritas
PEKANBARU, Riautribune.com - Mengangkat Tema "Merajut Kebersamaan Meraih Kemenangan" Himpunan Kel.
Masyarakat Teropong 1 Desa Kubang jaya Minta Pj Gubri SF Haryanto Untuk Memperhatikan Daerahnya
Pekanbaru,Riautribune,com - Masyarakat di Jalan Teropong 1, Desa Kubang Jaya, Kecamatan Siak Hulu.
Ratusan Ulama dan Tokoh Masyarakat Hadiri Halal Bi Halal GSSBR bersama Balon Gubri 2024 Edy Natar
PEKANBARU Riautribune com - Ratusan alim ulama dan tokoh masyarakat menghadiri acara hallal bi ha.
Pj Sekdaprov Riau Harap BUMD Saling Bersinergi Kembangkan Rest Area Tol Permai
PEKANBARU, Riautribune.com - Guna meningkatkan konektivitas antar Kota, Pemerintah Provinsi.