pilihan +INDEKS
Kemenkominfo Didesak Evaluasi Sistem Perlindungan Soal 1,3 Miliar Data Simcard Bocor
JAKARTA, Riautribune.com - Anggota Komisi I DPR Fraksi PKS, Sukamta, menyoroti soal 1,3 miliar data registrasi SIM prabayar yang diduga bocor dan dijual di forum online. Sukamta meminta agar Kementerian Komunikasi dan Infomatika (Kemenkominfo) melakukan evaluasi terhadap sistem perlindungan data.
"Kominfo harus memperbaiki sistem perlindungan datanya. Apalagi Kominfo terus mendorong perusahaan yang mengumpulkan, mengelola dan memproses data untuk melindungi data masyarakat," kata Sukamta dalam keterangan tertulisnya, Jumat (2/9/2022).
Peristiwa kebocoran data bukan kali ini saja terjadi dan kerap berulang. Ia mengingatkan Kemenkominfo agar tetap menjaga kepercayaan publik.
"Kalau membaca komentar masyarakat di dunia digital, rakyat seperti kehilangan kepercayaan terhadap Kominfo. Perusahaan bisa jadi tidak lagi percaya kepada Kominfo. Belum jelas penyelesaian kasus kebocoran 17 juta data PLN dan 26 juta data Indihome kini lebih besar lagi 1,3 milliar data diduga bocor," ujarnya.
Menurutnya sumber kebocoran data ini belum jelas, Kemenkominfo dan operator seluler sama-sama mengeklaim tidak ada kebocoran data. Tanggungjawab tentu ada pada pengelola data. Apabila dikaitkan dengan perdebatan dan keinginan Pemerintah bahwa pengawas pelindungan data berada di bawah Kemenkominfo tentu akan menjadi masalah.
"Kalau benar terjadi kebocoran data sebesar itu, ini menjadi gempa data nasional. Sejak awal kami sudah wanti-wanti kepada Kemenkominfo soal pendaftaran Simcard ini. Perlu tetapi taruhannya adalah keamanan data pemilik kartu," ucapnya.
Ia meminta Kemenkominfo untuk segera memberikan penjelasan secepatnya terkait persoalan tersebut. Selain itu ia juga meminta perlu segera dilakukan mitigasi risiko dan memberikan pertanggungjawaban publik.
"Kalau betul bocor, ini juga perlu menjadi perhatian Presiden agar Lembaga Pengawas Pengelola Data Pribadi sebaiknya menjadi lembaga independen yang kuat tidak di bawah kementerian tertentu karena kementrian juga mengelola data pribadi," tegasnya
Berita Lainnya +INDEKS
Gelas Kertas Ramah Lingkungan dari Indonesia Dukung Ajang Lari Internasional Bergengsi The RunCzech
JAKARTA, Riautribune.com - Dalam upaya mendukung pengurangan sampah plastik baik secara nasional .
Dubes Iran Terima Kunjungan Pengurus JMSI Pusat
JAKARTA, Riautribune.com - Duta Besar (Dubes) Republik Islam Iran, Mohammad Boroujerdi menerima k.
HUT Ke-4 JMSI akan Berikan Penghargaan untuk Sejumlah Tokoh Nasional dan Daerah
JAKARTA, Riautribune.com — Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) akan memberikan penghargaan un.
MoU PWI Pusat- Universitas Mercu Buana Meningkatkan Literasi Digital dan Memerangi Hoax
JAKARTA, Riautribune.com - PWI Pusat dan Universitas Mercu Buana sepakat menjalin kerja.
KSP Sebut Pencabutan Label Halal Produk Perusahaan Pendukung Israel Tak Punya Dasar Hukum
JAKARTA, Riautribune.com - Kantor Staf Presiden (KSP) Joko Widodo merespons pernyataan Maje.
Merasa Bingung Soal Keputusan MK, Saldi Isra Malah Dilaporkan ke Majelis Kehormatan
JAKARTA, Riautribune.com - Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra dilaporkan ke Majelis .