pilihan +INDEKS
Jokowi: Pemekaran Papua Kemauan Rakyat, Pro Kontra Itu Demokrasi
JAKARTA, Riautribune.com - Presiden Joko Widodo menegaskan kebijakan pemerintah memekarkan tiga provinsi atau daerah otonomi baru (DOB) di Papua atas permintaan rakyat Papua.
Jokowi mengaku mendapat aspirasi terkait pemekaran daerah setiap berkunjung ke Papua. Menurutnya, aspirasi itu disampaikan sejak tujuh tahun lalu.
"Saya ke Merauke, [rakyat] minta [pemekaran]. Saya ke Pegunungan Tengah, kelompok-kelompok datang ke saya minta itu. Sudah tujuh tahun yang lalu, enam tahun yang lalu, lima tahun yang lalu, dan tindak lanjuti dengan pelan-pelan," kata Jokowi di Stadion Lukas Enembe, Jayapura, Rabu (31/8).
Dia menyampaikan pemekaran tiga provinsi di Papua untuk memastikan pemerataan pembangunan. Di menilai Pulau Papua terlalu luas jika hanya terdiri dari dua provinsi.
Jokowi menyampaikan tidak masalah dengan penolakan yang muncul di masyarakat. Dia berkata pemekaran juga telah mempertimbangkan permintaan dari masyarakat.
"Bahwa ada pro dan kontra, itulah yang namanya demokrasi," ujar Jokowi.
Sebelumnya, pemerintah dan DPR menyepakati pemekaran tiga provinsi di Papua. Tiga provinsi tersebut adalah Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan.
Pemerintah dan DPR juga sedang membahas pemekaran Papua Barat Daya. Calon provinsi baru ini sebelumnya merupakan bagian dari Provinsi Papua Barat.
Berita Lainnya +INDEKS
Gelas Kertas Ramah Lingkungan dari Indonesia Dukung Ajang Lari Internasional Bergengsi The RunCzech
JAKARTA, Riautribune.com - Dalam upaya mendukung pengurangan sampah plastik baik secara nasional .
Dubes Iran Terima Kunjungan Pengurus JMSI Pusat
JAKARTA, Riautribune.com - Duta Besar (Dubes) Republik Islam Iran, Mohammad Boroujerdi menerima k.
HUT Ke-4 JMSI akan Berikan Penghargaan untuk Sejumlah Tokoh Nasional dan Daerah
JAKARTA, Riautribune.com — Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) akan memberikan penghargaan un.
MoU PWI Pusat- Universitas Mercu Buana Meningkatkan Literasi Digital dan Memerangi Hoax
JAKARTA, Riautribune.com - PWI Pusat dan Universitas Mercu Buana sepakat menjalin kerja.
KSP Sebut Pencabutan Label Halal Produk Perusahaan Pendukung Israel Tak Punya Dasar Hukum
JAKARTA, Riautribune.com - Kantor Staf Presiden (KSP) Joko Widodo merespons pernyataan Maje.
Merasa Bingung Soal Keputusan MK, Saldi Isra Malah Dilaporkan ke Majelis Kehormatan
JAKARTA, Riautribune.com - Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra dilaporkan ke Majelis .