pilihan +INDEKS
Mahfud MD Bantah Sebut DPR Terlibat Kasus Ferdy Sambo
JAKARTA, Riautribune.com - Ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Mahfud MD memberikan klasifikasinya, terkait pemberitaan yang menyebut dirinya menyeret nama DPR dalam kasus pembunuhan Nofriansyah Yosua Hutabarat (J) yang melibatkan Irjen Ferdy Sambo. Ia menegaskan, tak pernah menyebut DPR dalam pernyataannya.
"DPR di situ saya tidak sebut, oleh karena saya tidak sebut saya tidak tahu apakah yang akan diadili yang ada di kantor saya tentang nama itu," ujar Mahfud dalam sidang yang digelar Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (25/8/2022).
Ia hanya menjelaskan, Sambo telah membuat skenario agar banyak pihak percaya bahwa kematian Brigadir J diakibatkan dari tembak-menembak dengan Bharada Richard Eliezer. Skenario tersebutlah yang pada awal kasus membuat Kompolnas dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkena prank dari Sambo.
"Saya tahu ini diambil dari podcast Deddy Corbuzier dan kutipannya belum lengkap. Saya katakan di situ, sebenarnya Sambo itu menskenariokan agar orang percaya bahwa terjadi tembak-menembak, terjadi baku tembak. Untuk itu dia membuat prakondisi menghubungi beberapa orang," ujar Mahfud.
"Dia (Sambo) menghubungi Kompolnas, pemimpin redaksi sebuah TV besar, Komnas HAM, dan anggota DPR untuk membuat orang percaya dengan skenario tersebut. Itu yang saya katakan di media," sambungnya.
Sambo, jelas Mahfud, disebut menghubungi sejumlah orang pasca terjadinya pembunuhan Brigadir J. Ia menghubungi sejumlah pihak, seperti Kompolnas, pemimpin redaksi televisi, hingga anggota bukan dalam rangka merencanakan pembunuhan, melainkan untuk membuat alibi yang melancarkan skenarionya.
Kendati demikian, ditelepon oleh seorang yang saat ini berstatus tersangka juga bukan berarti orang itu bersalah. "Kan sama dengan di tengah pasar ada maling, kan tidak bisa dianggap pidana nyebut siapa malingnya. Apalagi kalau cuma ditelepon, bukan tindak pidana, dihubungi bukan tindak pidana," ujar Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) itu.
Berita Lainnya +INDEKS
Gelas Kertas Ramah Lingkungan dari Indonesia Dukung Ajang Lari Internasional Bergengsi The RunCzech
JAKARTA, Riautribune.com - Dalam upaya mendukung pengurangan sampah plastik baik secara nasional .
Dubes Iran Terima Kunjungan Pengurus JMSI Pusat
JAKARTA, Riautribune.com - Duta Besar (Dubes) Republik Islam Iran, Mohammad Boroujerdi menerima k.
HUT Ke-4 JMSI akan Berikan Penghargaan untuk Sejumlah Tokoh Nasional dan Daerah
JAKARTA, Riautribune.com — Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) akan memberikan penghargaan un.
MoU PWI Pusat- Universitas Mercu Buana Meningkatkan Literasi Digital dan Memerangi Hoax
JAKARTA, Riautribune.com - PWI Pusat dan Universitas Mercu Buana sepakat menjalin kerja.
KSP Sebut Pencabutan Label Halal Produk Perusahaan Pendukung Israel Tak Punya Dasar Hukum
JAKARTA, Riautribune.com - Kantor Staf Presiden (KSP) Joko Widodo merespons pernyataan Maje.
Merasa Bingung Soal Keputusan MK, Saldi Isra Malah Dilaporkan ke Majelis Kehormatan
JAKARTA, Riautribune.com - Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra dilaporkan ke Majelis .