pilihan +INDEKS
UU IKN Disahkan, DPR Sebut Perubahan Status DKI Pakai Perundangan Baru
.jpeg)
JAKARTA, Riautribune.com - DPR bersama pemerintah bakal menyusun undang-undang baru untuk menetapkan status Jakarta setelah Rancangan Undang-undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) sah menjadi Undang-undang.
UU baru itu menjadi payung hukum pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke wilayah Kalimantan Timur (Kaltim). Ibu kota baru Indonesia ini bernama Nusantara.
"Harus UU baru. Perubahan statusnya harus UU baru," kata Ketua Pansus RUU IKN DPR, Ahmad Doli Kurnia kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/1).
Doli menyebut pihaknya sudah sempat menyinggung soal status Jakarta sebagai IKN dalam pembahasan RUU IKN beberapa waktu lalu.
Menurutnya, semua pihak yang terlibat dalam pembahasan tersebut sepakat bahwa Jakarta harus tetap diberikan status kekhususan karena memiliki kontribusi dan sejarah panjang dalam perjalanan Indonesia.
"Khususnya nanti kita cari, karena bagaimanapun kan Jakarta ini punya sejarah buat Indonesia sudah berkontribusi besar sekian ratus tahun dan sudah mapan," katanya.
Namun, kata Doli, baik DPR atau pemerintah belum berinisiatif untuk mengusulkan pembuatan regulasi terkait Jakarta sejauh ini.
Ia pun membuka kemungkinan untuk membicarakan hal tersebut dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian lebih dahulu.
"Nanti kita lihat siapa yang mengambil inisiatif, apakah pemerintah atau DPR. mungkin akan kita bicarakan dengan kami di Komisi II dengan Mendagri," katanya.
Sebagai informasi, Rapat Paripurna DPR telah mengesahkan RUU IKN menjadi UU. Pengesahan payung hukum pemindahan ibu kota ini menuai kritik lantaran superkilat sama seperti saat mengesahkan UU Cipta Kerja.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring mengatakan pemerintah dan DPR terburu-buru mengesahkan RUU IKN di Paripurna Selasa (18/1).
Tifatul menilai pemerintah terlalu memaksakan pemindahan ibu kota kendati keuangan negara tengah krisis. Ia pun mempertanyakan proyek ini keinginan sosok yang ia sebut Ki Lurah.
"Pemerintah kian gelisah. Tergopoh-gopoh ibu kota nak dipindah. Sedang keuangan pun lagi susah. Peduli apa, ini maunya ki Lurah?" kata Tifatul lewat akun Twitter pribadinya, Selasa (18/1).
Berita Lainnya +INDEKS
AHY : Demokrat Siap Berkoalisi dengan Partai yang Satu Visi
JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebutkan syarat yang harus.
Agung Targetkan Demokrat Dumai Raih 10 Kursi di DPRD
PEKANBARU - Ketua DPD Demokrat Riau Agung Nugroho melakukan kunjungan ke DPC Demokrat Kota Dumai,.
Masa Kampanye Pemilu 2024 Dipangkas Jadi 75 Hari
JAKARTA, Riautribune.com - Masa kampanye Pemilu 2024 dipangkas menjadi 75 hari. Hal itu disepakat.
Ganjar Tak Diundang Halalbihalal PDIP Jateng
SOLO - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tidak diundang ke acara halalbihalal DPD PDIP Jawa Ten.
Partai Demokrat Jajaki Opsi Gabung Koalisi Golkar, PAN, dan PPP
JAKARTA -Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan partainya belum membuat ke.
Golkar, PPP dan PAN Sepakat Bangun Koalisi Indonesia Bersatu
JAKARTA - Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sep.