pilihan +INDEKS
UU IKN Disahkan, DPR Sebut Perubahan Status DKI Pakai Perundangan Baru
JAKARTA, Riautribune.com - DPR bersama pemerintah bakal menyusun undang-undang baru untuk menetapkan status Jakarta setelah Rancangan Undang-undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) sah menjadi Undang-undang.
UU baru itu menjadi payung hukum pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke wilayah Kalimantan Timur (Kaltim). Ibu kota baru Indonesia ini bernama Nusantara.
"Harus UU baru. Perubahan statusnya harus UU baru," kata Ketua Pansus RUU IKN DPR, Ahmad Doli Kurnia kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/1).
Doli menyebut pihaknya sudah sempat menyinggung soal status Jakarta sebagai IKN dalam pembahasan RUU IKN beberapa waktu lalu.
Menurutnya, semua pihak yang terlibat dalam pembahasan tersebut sepakat bahwa Jakarta harus tetap diberikan status kekhususan karena memiliki kontribusi dan sejarah panjang dalam perjalanan Indonesia.
"Khususnya nanti kita cari, karena bagaimanapun kan Jakarta ini punya sejarah buat Indonesia sudah berkontribusi besar sekian ratus tahun dan sudah mapan," katanya.
Namun, kata Doli, baik DPR atau pemerintah belum berinisiatif untuk mengusulkan pembuatan regulasi terkait Jakarta sejauh ini.
Ia pun membuka kemungkinan untuk membicarakan hal tersebut dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian lebih dahulu.
"Nanti kita lihat siapa yang mengambil inisiatif, apakah pemerintah atau DPR. mungkin akan kita bicarakan dengan kami di Komisi II dengan Mendagri," katanya.
Sebagai informasi, Rapat Paripurna DPR telah mengesahkan RUU IKN menjadi UU. Pengesahan payung hukum pemindahan ibu kota ini menuai kritik lantaran superkilat sama seperti saat mengesahkan UU Cipta Kerja.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring mengatakan pemerintah dan DPR terburu-buru mengesahkan RUU IKN di Paripurna Selasa (18/1).
Tifatul menilai pemerintah terlalu memaksakan pemindahan ibu kota kendati keuangan negara tengah krisis. Ia pun mempertanyakan proyek ini keinginan sosok yang ia sebut Ki Lurah.
"Pemerintah kian gelisah. Tergopoh-gopoh ibu kota nak dipindah. Sedang keuangan pun lagi susah. Peduli apa, ini maunya ki Lurah?" kata Tifatul lewat akun Twitter pribadinya, Selasa (18/1).
Berita Lainnya +INDEKS
Meski Banyak Yang Minta Maju di Pilgubri, Kasmarni Lebih Memilih Lanjutkan Kepemimpinan di Bengkalis
BENGKALIS, Riautribune.com - Bupati Bengkalis Kasmarni pada Pilkada 2024 menyatakan diri untuk ma.
Masuk Dalam Daftar Terbaru DPP Golkar Sebagai Calon Gubernur Riau, HM Harris: Saya Siap!
PEKANBARU, Riautribune.com - Mantan Bupati Pelalawan dua periode Haji Muhammad (HM) Harris dipred.
Diantar Pengurus DPC PDIP Pelalawan, H Zukri Mendaftar ke PKS Pelalawan
PELALAWAN, Riautribune.com -Bupati Pelalalwan H Zukri, mendaftarkan dirinya sebagai Calon Bupati .
Inilah 13 Nama DPR RI Terpilih Dapil Riau, 9 Orang Wajah Baru
PEKANBARU, Riautribune.com – Rekapitulasi di tingkat K.
Terpilih Kembali untuk Periode Kedua, Agung Nugroho Raih 47.198 Suara
PEKANBARU, Riautribune.com --- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru baru saja selesai mengg.
Menakar Peluang Eddy Natar di Pilgubri dan Calon Pendamping Potensialnya
PEKANBARU, Riautribune.com -Pilkada serentak Gubernur dan bupati/walikota tinggal hitungan bulan..