pilihan +INDEKS
Alasan Pemerintah Belum Lakukan Vaksinasi Anak 6-11 Tahun
JAKARTA, Riautribune.com – Vaksin Sinovac telah mendapat persetujuan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai vaksin program vaksinasi anak usia 6-11 tahun.
Persetujuan tersebut dikeluarkan BPOM pada awal November 2021 lalu. Kendati demikian, hingga saat ini, pelaksanaan vaksinasi anak usia 6-11 tahun tak juga dimulai.
Mengapa vaksinasi untuk anak usia 6-11 tahun belum dimulai?
Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menyampaikan, alasan belum dilakukannya vaksinasi untuk anak 6-11 tahun, karena pelaksanaan vaksinasi dilakukan berbasis risiko.
“Imunisasi itu diberikan berbasis risiko. Itu sebabnya kenapa Nakes (tenaga kesehatan) duluan, karna Nakes yang paling sering ketemu pasien,” ujar Budi, saat keterangan pers evaluasi PPKM secara daring, Senin (15/11/2021).
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu. Daftarkan email Budi juga menjelaskan, alasan orang tua yang divaksin lebih dulu, karena secara global fatality rate orang tua paling tinggi, yakni 12 persen. Setelah orang tua, prioritas vaksin adalah ke mereka yang berusia 40-50 tahun. Kemudian turun ke remaja hingga anak.
“(Kemudian) turun ke dewasa, turun ke remaja, kemudian baru turun ke anak-anak yang mungkin fatality nya di bawah 0,5 persen, di bawah 1 persen,” lanjut dia.
Budi menjelaskan, orang tua memiliki risiko fatality yang lebih besar dibandingkan anak-anak, sehingga vaksin diprioritaskan untuk lansia lebih dulu.
Menurut dia, saat ini, vaksinasi untuk lansia sudah sebesar 40 persen. “Begitu itu (vaksinasi lansia) sudah selesai baru kita akan turun ke kelompok-kelompok lain yang risiko fatalitasnya lebih rendah di banding orang tua,” ujar dia.
Berita Lainnya +INDEKS
Dubes Iran Terima Kunjungan Pengurus JMSI Pusat
JAKARTA, Riautribune.com - Duta Besar (Dubes) Republik Islam Iran, Mohammad Boroujerdi menerima k.
HUT Ke-4 JMSI akan Berikan Penghargaan untuk Sejumlah Tokoh Nasional dan Daerah
JAKARTA, Riautribune.com — Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) akan memberikan penghargaan un.
MoU PWI Pusat- Universitas Mercu Buana Meningkatkan Literasi Digital dan Memerangi Hoax
JAKARTA, Riautribune.com - PWI Pusat dan Universitas Mercu Buana sepakat menjalin kerja.
KSP Sebut Pencabutan Label Halal Produk Perusahaan Pendukung Israel Tak Punya Dasar Hukum
JAKARTA, Riautribune.com - Kantor Staf Presiden (KSP) Joko Widodo merespons pernyataan Maje.
Merasa Bingung Soal Keputusan MK, Saldi Isra Malah Dilaporkan ke Majelis Kehormatan
JAKARTA, Riautribune.com - Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra dilaporkan ke Majelis .
Buka Peluang Gibran Maju Capres, MK Disebut Jadi Mahkamah Keluarga
JAKARTA, Riautribune.com -- Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka berpeluang maju sebagai cawapre.