pilihan +INDEKS
Sah! Jenderal Andika Perkasa Jadi Panglima TNI
JAKARTA. Riautribune.com - Rapat Paripurna DPR, Senin (8/11), secara resmi mengesahkan Jenderal Andika Perkasa sebagai Panglima TNI pilihan Presiden Jokowi. Andika akan menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto yang sedang memasuki masa pensiun.
Paripurna DPR ini dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani dan dihadiri langsung Andika Perkasa. Puan menyebut paripurna dihadiri oleh 366 anggota dewan dari seluruh fraksi, baik secara fisik dan virtual.
Sebelum pengesahan, Komisi I DPR terlebih dulu menyampaikan laporan hasil fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan terhadap Andika Perkasa yang digelar Sabtu (6/11) lalu. Laporan Komisi I disampaikan oleh Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid.
Usai mendengar laporan Komisi I Puan melempar ke peserta rapat pilihan untuk menyetujui Andika sebagai Panglima TNI.
"Sidang dewan perkenankan kami tanya, apakah laporan Komisi I DPR RI atas hasil uji kelayakan fit and proper test tentang pemberhentian Hadi Tjahjanto dan menetapkan Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI dapat disetujui," kata Puan yang langsung disambut kata setuju oleh anggota dewan.
"Tok," Puan mengetuk palu sidang tanda Jenderal Andika Perkasa sah sebagai Panglima TNI.
Fit and proper test Andika Perkasa berjalan hanya satu hari pada Sabtu lalu di ruang rapat Komisi I DPR.
Dalam acara itu Andika memaparkan visi dan misinya serta menjawab sejumlah pertanyaan dari anggota dewan.
Salah satu yang disampaikan Andika adalah tidak ingin militer mengambil tugas lembaga atau kementerian lain dan tetap berpegang pada perundangan.
"Bagaimana mengembalikan tugas, yang kita lakukan ini dengan benar-benar berpegang peraturan perundangan. Jangan kelebihan. Dan harapan saya juga tidak akan mengambil sektor kementerian atau lembaga lain," kata dia.
Andika juga ingin agar masyarakat melihat TNI sebagai organisasi yang apa adanya.
"Saya ingin masyarakat kita sesuai kewajaran yang saya jalani dulu, saya ingin masyarakat melihat TNI sebagai organisasi yang apa adanya," kata Andika di hadapan para anggota dewan.
Pemilihan Andika sebagai Panglima TNI oleh Presiden Jokowi menuai kritik. Pemilihan Andika dianggap oleh koalisi masyarakat sipil sebagai kebijakan yang tak peka terhadap hak asasi manusia (HAM).
Koalisi sipil menyoroti sejumlah hal, terutama terkait dugaan pelanggaran HAM. Andika pernah dikaitkan dengan pembunuhan tokoh Papua, Theys Hiyo Eluay 2001 silam.
Andika juga disorot karena memiliki harta kekayaan sebesar Rp179 miliar. Angka itu merupakan pencatatan terbaru di Laporan Harta dan Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).*
Berita Lainnya +INDEKS
Gelas Kertas Ramah Lingkungan dari Indonesia Dukung Ajang Lari Internasional Bergengsi The RunCzech
JAKARTA, Riautribune.com - Dalam upaya mendukung pengurangan sampah plastik baik secara nasional .
Dubes Iran Terima Kunjungan Pengurus JMSI Pusat
JAKARTA, Riautribune.com - Duta Besar (Dubes) Republik Islam Iran, Mohammad Boroujerdi menerima k.
HUT Ke-4 JMSI akan Berikan Penghargaan untuk Sejumlah Tokoh Nasional dan Daerah
JAKARTA, Riautribune.com — Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) akan memberikan penghargaan un.
MoU PWI Pusat- Universitas Mercu Buana Meningkatkan Literasi Digital dan Memerangi Hoax
JAKARTA, Riautribune.com - PWI Pusat dan Universitas Mercu Buana sepakat menjalin kerja.
KSP Sebut Pencabutan Label Halal Produk Perusahaan Pendukung Israel Tak Punya Dasar Hukum
JAKARTA, Riautribune.com - Kantor Staf Presiden (KSP) Joko Widodo merespons pernyataan Maje.
Merasa Bingung Soal Keputusan MK, Saldi Isra Malah Dilaporkan ke Majelis Kehormatan
JAKARTA, Riautribune.com - Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra dilaporkan ke Majelis .