pilihan +INDEKS
10,8 Juta Penduduk Miskin Belum Mendapatkan Akses BPJS
JAKARTA, Riautribune.com - Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) mencatat ada sekitar 10,8 juta penduduk dengan tingkat kemiskinan ekstrem yang belum mendapatkan akses program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan BPJS Kesehatan.
"Ini kelompok yang tercecer dari sistem JKN, baik dari subsidi penuh atau mungkin tidak menerima manfaat karena tidak punya akses, ini jumlahnya 10,8 juta," ungkap Staf Khusus Menko PMK Bidang Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri Rohman Budijanto dalam diskusi Keadilan dalam Pembiayaan Kesehatan, Kamis (21/10).
Atas temuan ini, Rohman menuturkan pemerintah akan berusaha untuk segera meningkatkan akses layanan JKN kepada para penduduk miskin ekstrem. Hal ini sejalan pula dengan target Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin tingkat kemiskinan ekstrem mencapai nol persen pada 2024.
"Upaya tidak langsung untuk atasi kesenjangan ini adalah pemerintah fokus memberantas kemiskinan ekstrem," ujarnya.
Rohman menyebut pemberantasan kemiskinan ekstrem akan difokuskan di tujuh provinsi dan 35 kabupaten/kota di Indonesia. Hasil pemetaan pemerintah menemukan daerah-daerah ini memiliki konsentrasi kemiskinan ekstrem yang tinggi dan sangat tinggi.
"Kalau ini berhasil, ini akan mampu membuat akses JKN lebih kuat ke masyarakat, setidaknya mereka punya akses untuk kesehatan," imbuh dia.
Meski masih ada 10,8 juta penduduk miskin ekstrem yang tak mengakses JKN, namun Rohman mengklaim program kesehatan dari pemerintah itu sudah membaik dari waktu ke waktu. Hal ini tercermin dari peningkatan partisipasi masyarakat dalam program ini.
Rohman mencatat jumlah partisipasi masyarakat dalam JKN setidaknya sudah naik 48 persen pada 2015-2019. Begitu pula dari segi kemampuan bayar peserta, di mana iuran naik dari Rp28 ribu ke Rp42 ribu untuk kelas terendah pada periode yang sama.
"Selain itu, ada juga kontribusi dari Pemda, di mana daerah yang lebih maju berkontribusi lebih besar kepada rakyatnya agar bisa mendapat akses layanan (JKN) yang lebih merata," pungkasnya.***
Berita Lainnya +INDEKS
Gelas Kertas Ramah Lingkungan dari Indonesia Dukung Ajang Lari Internasional Bergengsi The RunCzech
JAKARTA, Riautribune.com - Dalam upaya mendukung pengurangan sampah plastik baik secara nasional .
Dubes Iran Terima Kunjungan Pengurus JMSI Pusat
JAKARTA, Riautribune.com - Duta Besar (Dubes) Republik Islam Iran, Mohammad Boroujerdi menerima k.
HUT Ke-4 JMSI akan Berikan Penghargaan untuk Sejumlah Tokoh Nasional dan Daerah
JAKARTA, Riautribune.com — Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) akan memberikan penghargaan un.
MoU PWI Pusat- Universitas Mercu Buana Meningkatkan Literasi Digital dan Memerangi Hoax
JAKARTA, Riautribune.com - PWI Pusat dan Universitas Mercu Buana sepakat menjalin kerja.
KSP Sebut Pencabutan Label Halal Produk Perusahaan Pendukung Israel Tak Punya Dasar Hukum
JAKARTA, Riautribune.com - Kantor Staf Presiden (KSP) Joko Widodo merespons pernyataan Maje.
Merasa Bingung Soal Keputusan MK, Saldi Isra Malah Dilaporkan ke Majelis Kehormatan
JAKARTA, Riautribune.com - Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra dilaporkan ke Majelis .