pilihan +INDEKS
Jokowi Klaim Kasus Covid-19 Bisa Direm
JAKARTA,Riautribune.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan, lonjakan kasus positif Covid-19 yang sangat tinggi dalam satu bulan terakhir ini membuat pemerintah terpaksa memberlakukan PPKM Darurat di Jawa dan Bali. Kenaikan kasus yang disebabkan oleh varian delta ini tak terprediksi sebelumnya dan telah menyebar secara luas di seluruh provinsi di Jawa dan Bali.
Dengan kebijakan PPKM Darurat itu, Presiden pun mengeklaim pemerintah kini telah berhasil menurunkan penambahan kasus. Hal ini disampaikannya saat pemberian Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) di halaman Istana Merdeka, Jumat (30/7). “Dan, alhamdulillah, sekarang paling tidak bisa kita rem meskipun turunnya pelan-pelan. Tetapi, kita bisa kita rem,” ujar Jokowi.
Penurunan kasus ini salah satunya terlihat dari angka keterisian tempat tidur di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet yang saat ini telah turun menjadi sekitar 38 persen dari sebelumnya hampir 90 persen. Selain itu, angka kenaikan kasus di provinsi-provinsi di Pulau Jawa pun juga mulai menurun.
“Saya melihat angka-angka tadi di wilayah-wilayah di Pulau Jawa sudah mulai melandai turun pelan-pelan. Tetapi yang di luar Jawa gantian naik. Inilah memang varian delta ini penularannya sangat cepat sekali,” tambah dia. Presiden menyebut keputusan pemberlakuan PPKM Darurat itu sangat berat karena dapat berdampak pada kegiatan ekonomi masyarakat. Namun, kata dia, tak ada cara lain yang bisa dilakukan untuk menekan laju penularan virus corona di masyarakat.
“Tidak ada jalan lain saat itu karena di Pulau Jawa dan di Pulau Bali kita lihat semuanya titik-titik semuanya merah tidak ada yang kuning, sehingga keputusan yang sangat berat kita lakukan yaitu dengan PPKM Darurat karena tidak ada cara yang lain selain itu karena melompat kasusnya,” ujar dia.
Ia mengatakan, varian delta ini juga menyebabkan lonjakan kasus di sejumlah negara lainnya di dunia sehingga kondisi ekonomi global pun turut terdampak. Di hadapan sejumlah pelaku usaha kecil dan menengah, Presiden juga menyampaikan bahwa pemerintah tidak bisa memprediksi kapan virus ini akan berakhir.
Kendati demikian, ia menekankan, pemerintah akan tetap berupaya untuk menangani sisi kesehatan dan juga ekonomi yang terdampak pandemi. Karena itu, kata dia, pemerintah tak mengambil kebijakan lockdown karena juga tak menjamin pandemi ini akan berakhir. “Sekali lagi, kita ini selalu yang kita jalankan adalah sisi kesehatannya bisa kita tangani, tapi sisi ekonominya juga pelan-pelan harus dijalankan. Enggak bisa kita tutup seperti negara lain lockdown. Lockdown itu artinya tutup total,” ujarnya. (rep)
Berita Lainnya +INDEKS
Gelas Kertas Ramah Lingkungan dari Indonesia Dukung Ajang Lari Internasional Bergengsi The RunCzech
JAKARTA, Riautribune.com - Dalam upaya mendukung pengurangan sampah plastik baik secara nasional .
Dubes Iran Terima Kunjungan Pengurus JMSI Pusat
JAKARTA, Riautribune.com - Duta Besar (Dubes) Republik Islam Iran, Mohammad Boroujerdi menerima k.
HUT Ke-4 JMSI akan Berikan Penghargaan untuk Sejumlah Tokoh Nasional dan Daerah
JAKARTA, Riautribune.com — Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) akan memberikan penghargaan un.
MoU PWI Pusat- Universitas Mercu Buana Meningkatkan Literasi Digital dan Memerangi Hoax
JAKARTA, Riautribune.com - PWI Pusat dan Universitas Mercu Buana sepakat menjalin kerja.
KSP Sebut Pencabutan Label Halal Produk Perusahaan Pendukung Israel Tak Punya Dasar Hukum
JAKARTA, Riautribune.com - Kantor Staf Presiden (KSP) Joko Widodo merespons pernyataan Maje.
Merasa Bingung Soal Keputusan MK, Saldi Isra Malah Dilaporkan ke Majelis Kehormatan
JAKARTA, Riautribune.com - Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra dilaporkan ke Majelis .