pilihan +INDEKS
Demokrat Minta Rektorat UI Tidak Jatuhkan Sanksi Kepada Mahasiswa Karena Kritik Jokowi
JAKARTA, Riautribune.com - Kritikan terhadap pihak Rektorat Universitas Indonesia yang memanggil Pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa karena kritik Presiden Joko Widodo terus mengalir. Giliran Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, menyoroti sikap rektorat UI tersebut.
Menurutnya, otoritas kampus memang berhak untuk memanggil mahasiswa UI, hanya saja dalam pertemuan itu tidak perlu dipaksakan untuk mencapai kesepakatan. "Bila memang kemudian tidak bersepakat, kami berharap tidak ada mahasiswa yang diberi sanksi akademis atas sikap dan kritikannya," kata Herzaky kepada Republika, Senin (28/6).
Generasi masa depan Indonesia, kata Zaky, perlu diberikan ruang untuk bertumbuh dan berkembang. Karena itu ia menyarankan agar pihak kampus bisa memfasilitasi mahasiswa agar bisa bertemu dengan Presiden Jokowi.
"Bapak Presiden memang sedang kesusahan dalam menangani krisis kesehatan dan krisis ekonomi karena Pandemi Covid-19. Mungkin saja jika mendapat masukan baru dan segar dari adik-adik mahasiswa bisa membantu Beliau berpikir dengan lebih jernih lagi," ucapnya, seperti dilansir Republika.
Ketua Ikatan Alumni (Iluni) UI itu mengapresiasi keberanian mahasiswa BEM UI dalam menyampaikan kritik. Ia memandang kritikan tersebut sebagai tanda sayang mahasiswa kepada presiden agar presiden tidak mengambil langkah atau kebijakan yang keliru.
"Mahasiswa yang kritis itu adalah bagian dari sejarah bangsa, sejak Soekarno. Juga sejarah demokrasi kita yang pada gilirannya membuka kesempatan pada putra putri terbaik bangsa menjadi Presiden, termasuk Joko Widodo," kata dia.
Menurutnya, keberanian dan posisi non partisan mahasiswa harus terus didukung sebagai bagian dari kebebasan berekspresi dalam iklim demokrasi yang sehat. Lagipula, ia mencermati para mahasiswa BEM UI ini tidak asal kritik, ada kajian serius dan referensi yang dicantumkan dalam unggahan terkait kritikan tersebut.
"Gaya mengkritik seperti ini pun patut mendapatkan apresiasi dan dijadikan contoh. Bukan sekedar melontarkan kritik, melainkan berdasarkan kajian. Ada data dan fakta yang diungkap. Perlu dijadikan budaya baru bagi anak-anak muda dalam mengkritisi kebijakan pemerintah yang dianggap tak berpihak ke rakyat," kata dia.***
Berita Lainnya +INDEKS
Gelas Kertas Ramah Lingkungan dari Indonesia Dukung Ajang Lari Internasional Bergengsi The RunCzech
JAKARTA, Riautribune.com - Dalam upaya mendukung pengurangan sampah plastik baik secara nasional .
Dubes Iran Terima Kunjungan Pengurus JMSI Pusat
JAKARTA, Riautribune.com - Duta Besar (Dubes) Republik Islam Iran, Mohammad Boroujerdi menerima k.
HUT Ke-4 JMSI akan Berikan Penghargaan untuk Sejumlah Tokoh Nasional dan Daerah
JAKARTA, Riautribune.com — Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) akan memberikan penghargaan un.
MoU PWI Pusat- Universitas Mercu Buana Meningkatkan Literasi Digital dan Memerangi Hoax
JAKARTA, Riautribune.com - PWI Pusat dan Universitas Mercu Buana sepakat menjalin kerja.
KSP Sebut Pencabutan Label Halal Produk Perusahaan Pendukung Israel Tak Punya Dasar Hukum
JAKARTA, Riautribune.com - Kantor Staf Presiden (KSP) Joko Widodo merespons pernyataan Maje.
Merasa Bingung Soal Keputusan MK, Saldi Isra Malah Dilaporkan ke Majelis Kehormatan
JAKARTA, Riautribune.com - Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra dilaporkan ke Majelis .