pilihan +INDEKS
Berniat Tuntaskan Nasib Guru Bantu Provinsi, DPRD Riau Gelar RDP Lintas Komisi
PEKANBARU-riautribune: Banyaknya pengaduan yang diterima Komisi V DPRD Provinsi Riau terkait status dan honor Guru Bantu Provinsi yang sudah beberapa bulan belum cair, Komisi V DPRD Riau yang membidangi masalah pendidikan menggagas RDP lintas komisi untuk mengurai persoalan yang ada.
"Kita prihatin dengan kondisi ini, karena itu saya mengajak Komisi I dan Komisi III untuk RDP bersama Satker terkait. Mudah-mudahan nanti bisa kita temukan formula yang tepat agar masalah ini tidak selalu berulang. Kan kasihan, ini nasib para guru yang kita titipkan masa depan generasi bangsa kepada mereka. Masak masalah dasar (Periuk dapur) mereka saja tidak terselesaikan," ujar Eddy A. Mohd Yatim Ketua Komisi V yang memiliki usul RDP lintas komisi ini, Kamis (22/4) di ruangan Medium DPRD Provinsi Riau.
Duduk satu meja dengan dua ketua Komisi lainnya, Eddy menuturkan bahwa sudah saatnya Pemerintah Provinsi Riau melalui OPD terkait untuk mendudukkan formulasi yang tepat, agar kedepan proses pembayaran gaji guru ini tidak lagi terhambat.
Duduk satu meja dengan dua ketua Komisi lainnya, Eddy menuturkan bahwa sudah saatnya Pemerintah Provinsi Riau melalui OPD terkait untuk mendudukkan formulasi yang tepat, agar kedepan proses pembayaran gaji guru ini tidak lagi terhambat
Sementara itu Kadisdik Riau dalam penjelasannya, bahwa pihaknya telah berupaya untuk membangun komunikasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/kota. Upaya tersebut telah membuahkan hasil, yakni tiga kabupaten telah memasukkan pengajuan pembayaran honor Guru bantu Provinsi yakni Kabupaten Bengkalis, Dumai dan Kabupaten Rokanhulu.
“Kami juga jelaskan, bahwa ada yang tidak terlink dalam koordinasi tugas ini, yakni dalam pejelasan Pergub Guru bantu tahun 2017, dan 2018, dimana koordinasi langsung adalah antara Dinas Pendidikan Kabupaten/kota dengan BPKAD provinsi, dan memang dalam beberapa tahun terakhir ini anggarannya langsung berada di BPKAD,”Ucap Zul Ikram yang juga mengakui beratnya beban yang ditanggung oleh para guru bantu, mengingat dirinya juga memiliki background sebagai guru.
Eddy Yatim menuturksn bahwa, ada kegelisahan komisi V yakni, sejak mendapat pengaduan dari sejumlah guru bantu, dengan menggelar rapat terdahulu bersama Dinas Pendidikan Provinsi Riau. Dari pertemuan tersebut, didapati beberapa hal, pertama gaji guru bantu provinsi pendidikan dasar menengah dan dasar yang saat ini bertugas di kabupaten/kota, digaji melalui mekanisme proses Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi.
“Sejak adanya UU Nomor 23 , kewenangan pendidikan dasar dan pendidikan menengah berada di kabupaten/kota, maka tinggal lah guru-guru ini di dalam kerangka kewenangan tersebut. Namun penganggaran gaji mereka, karena dulunya diangkat oleh Pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Pendidikan Provinsi, tentu masih menyisakan pekerjaan rumah," ucap Eddy A Mohd Yatim yang juga didampingi oleh ketua Komisi I Ade Agus Hartanto, dan Komisi III Huzaimi Hamidi,SE
Ketua Komisi I DPRD Riau, Ade Agus Hartanto, Politisi PKB ini bahkan mengungkap fakta bahwa yang merupakan kewenangan provinsi, yakni pembayaran Guru Marjinal di Riau juga belum dibayar dari bulan Januari.
"Guru Marjinal yang langsung SK provinsi juga sampai hari ini juga belum cair. Dinas pendidikan belum menyelesaikan juga tugas wajib yang langsung dibawah koordinasinya. Kita minta Gubri serius mengurus Riau ini, yang begini-begini sudah tak boleh ada lagi. Saya setiap minggu turun ke kabupaten Indragiri hulu, guru-guru marginal yang ada di pelosok itu selalu mengadu belum terima gaji. Kalau bapak-bapak dinas pendidikan ingin tahu bagaimana kondisinya, yuk ikuti saya turun ke daerah. Sesekali dinas pendidikan turun juga lihat bagaimana kondisi, dan harus tahu, jangan-jangan sudah tidak banyak guru-guru itu yang tidak aktif,”Ucap Ade Agus tegas
Sementara ketua Komisi III yang juga merupakan politisi asal Rokanhilir Huzaimi Hamidi,SE,MH menuturkan sudah saatnya Disdik melakukan perubahan, dan langkah taktis, karena persoalan keterlambatan guru bantu ini sudah persoalan menahun.
“Kita masih memiliki tanggung jawa, mereka kita yang rekrut, artinya perhatikan bagaimana nasib mereka. Jika tidak duduk bersama dengan Dinas kabupaten/kota, sehingga bisa dicarikan formulasi yang tepat dan benar,”Ucap Huzaimi.
Pada akhir wawancara, Eddy A Mohd Yatim,Sos,Msi menegaskan, bahwa rapat ini sepenuhnya untuk mencari solusi, mengurai masalah, jadi bukan mencari siapa salah,dan siapa yang lalai.
“Untuk itu, kami ingin Disdik lakukan rapat kembali dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/kota, sehingga guru-guru ini bisa menerima gaji sebelum lebaran, kedepan jangan ada keterlambatan, cari solusi dan dudukkan formula dan skema yang tepat dalam proses pembayaran gaji tenaga pendidik yang telah berjasa mendidik SDM Riau ini,”Ucap alumni Magister ilmu sosiologi FISIP Universitas Riau ini. (Jnk)
Berita Lainnya +INDEKS
Elektabilitas Kelmi Amri Tertinggi di Rokan Hulu
JAKARTA, Riautribune.com - Lembaga Survei Indikator.
Kecewa Tak Dapat Kupon, Peserta: 'Dah Macam Berebut Sembako dah, Moh lah Balik, Panitia Tak Jelas
SIAK, Riautribune.com - Gara-gara tak kebagian Kupon, warga yang mengikuti acara Jalan Seha.
Edy Natar: Apakah Karena Ada Nasution, Saya Bukan Anak Asli Riau?
PEKANBARU, Riautribune. com - Pernyataan Wan Abu Bakar beberapa hari lalu yang .
Terus Melaju, M Nasir Melamar ke DPD PDI-P Riau
PEKANBARU - Riautribune: M Nasir Calon Gubernur yang juga kader Partai Demokrat, kini melanjutkan.
Melalui Webinar, Dinkes Siak Perkuatkan Jaringan Kesehatan di Setiap Kecamatan
SIAK, Riautribune. com - Penerapan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer Berdasarkan Keputusan Men.
Hutama Karya Pastikan Harimau Mati Tertabrak Mobil Bukan di Jalan Tol Yang Berada di Riau
PEKANBARU, Riautribune. com - Beredar video dan photo seekor harimau mati tergeletak di jalan tol.