pilihan +INDEKS
Sekolah Tatap Muka Dibuka Lagi, Mengacu Kebijakan Kepala Daerah
PEKANBARU-riautribune: Pemerintah Provinsi Riau harus mampu melindungi rakyat, warga sekolah, dibalik pelaksanaan kebijakan penerapan sekolah tatap muka. Demikian diungkapkan oleh Ketua komisi V DPRD Riau Eddy A Mohd Yatim, S.Sos. M.Si.
Dijelaskannya, menyikapi rencana pembelajaran tatap muka dibuka kembali, legislator asal Dumai ini, mengingatkan kepada pemerintah untuk memastikan tidak akan terjadi penularan kasus corona jika sekolah kembali dibuka pada awal Januari 2021 mendatang. Pihaknya juga tidak ingin ada cluster baru dan kebijakan yang berdampak terhadap keselamatan masyarakat Riau. Pemerintah harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang sebelum kebijakan tersebut dijalankan. Seperti alat kelengkapan new normal dan kemungkinan pembagian sift guru dan siswa masuk
“Perlu kami tekankan dalam masa pandemi ini, beberapa pengaduan masyarakat yang masuk ke DPRD Riau dalam berbagai kunjungan, banyak menemukan kerugian akibat belajar dari rumah. Karena tidak semua orang tua bisa mengawasi apa saja aktivitas anak belajar dengan menggunakan telpon genggam, dan juga sebagaian orang tua tidak memiliki kemampuan untuk mengajar seperti guru di sekolah, ini nantinya sangat berpengaruh pada pendidikan anak,” ucap alumni Magister Sosiologi Universitas Riau ini.
Eddy A Mohd Yatim juga menjelaskan, bahwa Lebih tepatnya pengaduan masyarakat tersebut di berbagai kunjungan menemukan banyak kerugian akibat belajar dari rumah, seperti Karena orang tua susah mengawasi apa saja aktivitas anak dengan hape. Faktor kedua, sebagian orang tua juga tidak memliki kemampuan mengajar seperti guru di sekolah, ini mempengaruhi pada pendidikan anak. Faktor ketiga, Karena orang tua susah mengawasi apa saja aktivitas anak mobilephone. Dan juga, sebagian orang tua juga tidak memliki kemampuan mengajar seperti, guru di sekolah yang berpengaruh pada pendidikan anak.
Pada kesempatan berbeda, rencana sekolah yang akan mulai dibuka kembali pada bulan Januari 2021, namun banyak ketentuan yang harus dilakukan pihak sekolah bila ingin melakukan pembelajaran tatap muka. Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Provinsi Riau, Zul Ikram mengatakan, untuk persiapan sekolah tatap muka sesuai dengan Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19).
“Sudah kita persiapkan, tinggal menunggu arahan dan koordinasi dengan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19,” ujar Zul Ikram saat dikonfirmasi, Kamis (10/12). Dijelaskannya, untuk belajar tatap muka pihaknya menyiapkan tiga model pembelajaran yang mengacu SKB empat menteri. Namun, pihaknya terlebih dahulu melakukan desiminasikan dengan Tim Gugus Tugas Percepatan Covid-19. Konsep yang mana saja yang akan dipakai.
“SKB empat menteri itu sudah kami analisis. Jadi nanti kami sampaikan kepada Tim Gugus Tugas Covid-19 konsep model satu, model dua dan model tiganya. Nah itu nanti tergantung yang mana satunya yang akan diterapkan. Tapi itu akan kita lakukan tahapan desiminasi programnya dengan Tim Gugus Tugas Covid-19, Kementerian Agama, termasuk juga dewan pendidikan, juga PGRI dan unsur -unsur stakeholder terkait,” jelasnya.
Lebih lanjut dijelaskannya, terkait sosialisasi sebelum dimulainya pembelajaran tatap muka, Kadisdik Riau sebelumnya juga sudah menyampaikan rancangan-rancangan tersebut sejak jauh-jauh hari dan saat ini tinggal penerapannya. “Tetapi nanti kami juga akan menyempaikan informasi ke masing-masing sekolah di daerah baik melalui virtual seperti apa pola-polanya di setiap kabupaten/kota. Tetapi secara umum teman-teman yang di kabupaten/kota sudah mengetahui SKB empat menteri itu,” katanya. Ditambahkannya, untuk persiapan masing-masing sekolah sudah cukup bagus. Karena standar protokol kesehatan (Prokes) minimal sudah disiapkan jauh jauh hari, cuma mungkin ada yang kadarnya yang sudah siap dan ada yang butuh penyempurnaan.
“Intinya kita memang harus mengacu pada protokol kesehatan yang sudah dipersyaratkan. Secara umum sudah siap, menyesuaikan dengan arahan pusat. Tetapi kita tetap mengacu kebijakan yang diambil oleh kepala daerah untuk ini nanti seperti apa. Kita masih menunggu itu,” pungkasnya.(adv)
Berita Lainnya +INDEKS
Elektabilitas Kelmi Amri Tertinggi di Rokan Hulu
JAKARTA, Riautribune.com - Lembaga Survei Indikator.
Kecewa Tak Dapat Kupon, Peserta: 'Dah Macam Berebut Sembako dah, Moh lah Balik, Panitia Tak Jelas
SIAK, Riautribune.com - Gara-gara tak kebagian Kupon, warga yang mengikuti acara Jalan Seha.
Edy Natar: Apakah Karena Ada Nasution, Saya Bukan Anak Asli Riau?
PEKANBARU, Riautribune. com - Pernyataan Wan Abu Bakar beberapa hari lalu yang .
Terus Melaju, M Nasir Melamar ke DPD PDI-P Riau
PEKANBARU - Riautribune: M Nasir Calon Gubernur yang juga kader Partai Demokrat, kini melanjutkan.
Melalui Webinar, Dinkes Siak Perkuatkan Jaringan Kesehatan di Setiap Kecamatan
SIAK, Riautribune. com - Penerapan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer Berdasarkan Keputusan Men.
Hutama Karya Pastikan Harimau Mati Tertabrak Mobil Bukan di Jalan Tol Yang Berada di Riau
PEKANBARU, Riautribune. com - Beredar video dan photo seekor harimau mati tergeletak di jalan tol.