DPRD Gelar Paripurna Pansus Laporan Pertanggungjawaban 2014

BAGANSIAPIAPI-riautribune: DPRD Rohil menggelar sidang paripurna penyampaian Pansus Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan (LPP) APBD 2014, diketahui seluruh fraksi DPRD Rohil menyatakan setuju. Agenda penyampaian pembahasan laporan pansus LPP APBD 2014 dibuka ketua DPRD Rohil Nasruddin Hasan, didampingi Wakil Ketua Syarifuddin. Hadir Bupati H. Suyatno, Wabup Erianda, Plt Sekdakab Surya Arfan, Rabu (30/9) petang hingga malam.

Hasil laporan yang dibacakan Ketua Pansus LPP APBD 2014, Ucok Mukhtar, menyebutkan bahwa pendapatan asli daerah tidak memenuhi target, ditambah inventarisasi yang belum baik serta rendahnya pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Karena itu, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) diminta bekerja keras agar dapat memenuhi target PAD. Selain itu, rendahnya penyerapan anggaran disebabkan lambatnya proses lelang, faktor cuaca kurang kondusif karena banjir. Dalam hasil ini, sikap pansus menyampaikan bahwa Pemda diharapkan menggali potensi dengan selalu bersikap proaktif, kreatif dan inovatif. Seluruh fraksi menyatakan setuju dengan LPP APBD tersebut.

Ucok menambahkan adanya pandangan dari Fraksi Golkar meminta Pemda harus mengambil langkah konkrit terhadap aset daerah yang belum diketahui keberadaannya. Pemda sendiri harus mencari terobosan untuk meningkatkan PAD.

Sementara fraksi Gerindra meminta Pemda lebih taat dalam pengunaan anggaran, hasil itu diketahui dari laporan BPK-RI, Fraksi Kebangkitan Bangsa, Fraksi Demokrat, Fraksi Kebangsaan Pembangunan  dan Fraksi Pembangunan Indonesia meminta Pemda ke depan bisa mengimbangi penyerapan belanja operasi dan modal dan harus mendapat prediket wajar tanpa pengecualian dari BPK-RI. Bupati H. Suyatno, menyampaikan pihaknya menerima masukan dan saran yang disampaikan pansus dan fraksi dalam mengoptimalkan kebijakan penggunaan anggaran.(rus)