"Jadi, saya kira kalau ada nama seperti itu mungkin ya karena ada listing saja," ujar Fadli di Gedung DPR, Jakarta, Senin (6/11). Prabowo merupakan salah satu nama yang disebut dalam dokumen keuangan yang mengungkap investasi diam-diam para konglomerat di luar negeri.

Dalam Dokumen yang diberi nama Paradise Papers (dokumen surga) itu disebutkan Prabowo pernah menjadi direktur dan wakil pimpinan NERL yang berkantor di Bermuda. Perusahaan yang terdaftar pada 2001 ini tercatat sebagai penunggak utang dan ditutup pada 2004.

Fadli membantah bahwa ada kaitan Prabowo di perusahaan NERL. Sejauh yang diketahuinya, Prabowo tidak memiliki kaitan dengan perusahaan NERL. Selain itu, dia memastikan bahwa tidak ada kegiatan bisnis dalam perusahaan tersebut.

"Memang ada entitas itu dulu dibentuk, saya tidak ingat persis tahunnya apakah 1999, 2000, 2001 ketika itu. Tapi setahu saya sejak didirikan tak pernah ada aktivitas apa pun," tegas Fadli.Nama Prabowo disebut merupakan direktur dan deputi pimpinan dari perusahaan NERL yang terdaftar di Bermuda.

Perusahaan tersebut teregistrasi pada 2001 dan masuk daftar debitur buruk berdasarkan catatan Appleby yang dikutip International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ).

Sebanyak 13,4 juta data diungkap dalam investigasi yang kali ini menyasar firma penyedia layanan offshore bernama Appleby, yang beroperasi di Bermuda, dan firma lainnya bernama Asiaciti.

Data ICIJ, sebanyak 120 nama politikus dan pemimpin dunia di antaranya Ratu Elizabeth II hingga PM Kanada Justin Trudeau. Ada pula nama tokoh dari Indonesia yakni Hutomo Mandala Putra, Siti Hutami Endang Adiningsih (Mamiek Soeharto), dan Prabowo Subianto.

Namun ICIJ menjelaskan ada legitimasi penggunaan perusahaan offshore. Nama Ratu Elizabeth dikaitkan dengan uang 10 juta Poundsterling yang ditanamkan di luar negeri. Dana itu ditanam di Cayman Island dan Bermuda. Meski tidak ada keterangan bahwa sang ratu telah mengemplang pajak. Selain itu, ada pula nama Menteri Perdagangan AS Wilbur Ross. (rmol)