JAKARTA - riautribune : Bupati Siak H Syamsuar menghadiri Lokakarya 'Pendekatan Pembiayaan Hijau: Mendorong Investasi Berdampak Untuk Sektor Pertanian Indonesia yang ditaja oleh Women Research Institute (WRI) bekerjasama dengan Singapore Institute of International Affair dan Tropical Forest Alliance (TFA) 2020, bertempat di Hotel Ritz Carlton, Kuningan Jakarta, Jumat (20/10/17).

 

Lokakarya ini mempertemukan para pelaku dalam pemberdayaan dan peningkatan sektor pertanian yang meliputi pemerintahan (kabupaten dan pusat), investor, lembaga penyandang dana, lembaga konsultan, NGO. 

 

Lokakarya ini juga akan menyediakan sebuah platform bagi pemodal yang tertarik untuk berinvestasi dalam model ini untuk memberikan pandangan mereka mengenai hal-hal lain yang mungkin diperlukan agar pekebun independen dapat mendapat pembiayaan.

 

Terciptanya sektor pertanian yang bebas dari resiko lingkungan dan sosial dalam lingkup nasional maupun global, amat tergantung dengan komitmen dan kapasitas sektor sampai dengan tingkat tapak termasuk dalam hal keterlacakan dari komoditas dihasilkan dan diperjual belikan. 

 

Di dalam struktur rantai pasok, pekebun swadaya merupakan kelompok yang paling membutuhkan dukungan untuk menerapkan praktek pertanian berkelanjutan.

 

Sayangnya, mereka juga merupakan kelompok yang kesulitan mengakses dukungan yang dibutuhkan untuk menerapkan praktik berkelanjutan tersebut, termasuk dalam hal pendanaan. Saat ini semakin banyak kemitraan publik-swasta bermunculan di sektor perkebunan Indonesia untuk mendukung pekebun swadaya. 

 

Bupati menyebutkan bahwa yang telah diberikan para Investor banyak terfokus pada pemberian dukungan kepada petani kebun swadaya, baik dalam pengembangan dan peningkatan kualitas produksinya maupun yang sudah masuk masa peremajaan (replanting).

 

"Pola kemitraan publik (pemerintah) - swasta yang dikembangkan meliputi konsultasi, pendanaan/pembiayaan, pelatihan, penampungan/pembelian produk. Bagi Kabupaten Siak yang memiliki luas lahan kebun sawit swadaya sekitar 183.587 ha, masalah yang perlu mendapatkan dukungan adalah pendanaan dalam hal proses sertifikasi lahan menjadi SHM dan dukungan pendanaan dlm memproses sertifikasi ISPO/RSPO," sebutnya.

 

Selanjutnya Sekretaris Jenderal Lingkar Temu Kabupaten Lestari ini menambahkan bahwa terkait dengan sertifikasi ISPO/RSPO, kegiatan-kegiatan membutuhkan pendanaan adalah kegiatan pelatihan bagi semua anggota petani kebun, baik pelatihan tentang budi daya, keamanan petani dan lingkungan, serta sarana pendukung produksi lainnya.

 

Saat itu Bupati hadir didampingi oleh Kadis Pertanian Budiman Shafari, Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Wan Muhammad Yunus, Kabag Humas dan Protokol Wan Syaiful Effendi. (rg)