JAKARTA - riautribune : TNI dan Polri berbeda pendapat soal daya hantam senjata Stand-Alone Grenade Launcher (SAGL). Komisi I DPR meminta perbedaan pendapat tersebut tidak dipolemikkan.

"Urusan tinggi dan rendahnya daya hantam itu tidak usah dipolemikkan," kata Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin, Selasa (10/10/2017) malam.

Seperti diketahui, TNI menyebut SAGL memiliki daya hantam yang hebat, sementara Polri berpendapat sebaliknya. Daripada menimbulkan polemik, Komisi I-yang juga mitra kerja TNI-meminta aturan pengadaan senjata disempurnakan.

"Polemik itu nggak usah terlalu berkepanjangan, sekarang sudahi saja, di stop. Harus diakui, ada aturan yang perlu disempurnakan. Selain aturannya disempurnakan, kemudian diikuti dengan baik dan benar, sudah," ujar politikus PDIP ini.

Sebelumnya, TNI dan Polri berseberangan mengenai kemampuan senjata SAGL yang dibeli Brimob. Yang satu bilang hanya melumpuhkan, yang lain menilai itu mematikan.

Sejak kedatangannya di Bandara Cengkareng pada 29 September lalu, SAGL ini mengundang polemik. SAGL awalnya ditahan di kargo bandara karena belum ada izin dari Kepala Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI.

Setelah sekian hari menjadi polemik, akhirnya digelar rapat di Kemenko Polhukam pada 6 Oktober lalu. Dalam rapat yang dihadiri Menko Polhukam Wiranto, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, dan Kepala BIN Jenderal Budi Gunawan, disepakati polemik mengenai senjata tersebut diakhiri. Namun syaratnya, untuk peluru tajam 'ditahan' di Mabes TNI.(dtk)