JAKARTA - riautribune : Belakangan ini beredar Surat Keterangan (SK) pemecatan Koordinator Polhukam Partai Golkar Yorrys Raweyai. Sekretaris Jendral (Sekjen) Partai Golkar Idrus Marham menbantah isu pemecatan tersebut.

"Lho tidak ada pemecatan. Tunggu aja, tunggu aja sekali lagi ketum diberi mandat oleh rapimnas dan ketum akan melaksanakan revitalisasi, pasti itu," ujar Idrus di The Sultan Hotel, Jakarta Selatan, Kamis (5/10).

Meski demikian, Idrus tak memungkiri saat ini Golkar memang tengah ingin melakukan restrukurisasi. Restrukurisasi itu dilakukan demi menjalankan hasil rapimnas beberapa waktu lalu yang menurutnya hasil mandat pada Ketua Umum untuk melakukan itu.

"Jadi begini dulu memang rapimnas yang dilakukan di Kalimantan Timur, salah satu keputusan yang penting adalah memeberikan tugas pada ketum untuk melakukan revitalisasi pengurus jadi ini rapim yang memberikan mandat pada Ketum. Jadi ini mandat," ungkapnya.

Terkait direvitalisasi tersebut Idrus tidak mau berkomentar banyak. Dia hanya menegaskan akan segera memberikan pernyataan resmi terkait adanya putusan tersebut.

"Belum nanti akan disampaikan secara resmi ya pasti pada saatnya akan disampaikan secara resmi jadi tidak bisa mereka-reka dulu," ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, Partai Golkar bersikap tegas menindaklanjuti manuver yang dilakukan Yorrys Raweyai. Yorrys kerap menyuarakan pelengseran Setya Novanto dari ketua umum Golkar.

"Bapak diganti sejak kemarin sakit, surat ditanda tangani langsung oleh ketua umum dan sekjen," kata Ketua DPP Golkar bidang pemenangan pemilu wilayah Indonesia Timur, Aziz saat sedang dihubungi merdeka.com, Selasa (3/10).

Aziz menilai, Yorrys telah melakukan banyak hal yang membuat internal Golkar gaduh. Begitu, posisinya sebagai Koordinator Bidang Polhukam digantikan oleh Letjen (purn) Eko Widyatmoko.

"Alasannya Pak Yorrys sudah membuat masalah, tidak sesuai aturan Partai Golkar, melebihi kewajaran, diputuskan untuk diganti yang gantikan Letjen (purn) Eko Widyatmoko," kata Aziz.(mrdka)