BENGKALIS-riautribune: DPRD Bengkalis mulai melakukan pembahasan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) 2016. Ditargetkan paling lambat bulan Oktober mendatang, RKUA - PPAS 2016 tersebut sudah ditandatangani. “Pastinya pekan keberapa tak bisa pula saya tentukan. Namun, target kita masih bulan Oktober Rancangan KUA-PPAS APBD murni 2016 ini sudah kita tandatangani,” ujar Ketua DPRD Bengkalis, H. Heru Wahyudi kepada wartawan, Ahad (27/09).

Dikatakannya, Rancangan KUA-PPAS disampaikan ke legislatif oleh eksekutif pada awal September namun setelah rapat Banmus, sehingga belum sempat diagendakan pembahasan bersama pada bulan September ini. Namun demikian, pembahasan secara internal sudah mulai dilakukan oleh komisi-komisi dan dilanjutkan pembahasan bersama eksekutif pada bulan Oktober mendatang.

“Saya kira pembahasan KUA-PPAS ini tidak butuh waktu lama karena mekanismenya sudah ada. Sejak awal, kawan-kawan di DPRD ikut dalam musrenbang desa. Jadi tinggal memantau usulan-usulan saat Musrenbang tersebut masuk tidak dalam skala prioritas,” kata Heru.

Terkait dengan akan disampaikannya Rancangan KUA-PPAS APBD Perubahan 2015, Heru mengatakan DPRD menyambut baik, karena proses pembahasan bisa dilakukan secara kontiniu. Dipastikan, pembahasan RKUA-PPAS perubahan tidak akan mengganggu pembahasan RKUA-PPAS 2016. “Mekanismenya kan sudah ada, lagi pula KUA-PPAS perubahan ini tidak banyak item-item yang dibahas. Jadi ya, tidak ada masalah malah lebih baik. Semakin cepat disampaikan ke kita semakin cepat pula RAPBD dibahas dan disahkan menjadi APBD,” ujarnya.

KUA-PPAS APBD-P Disampaikan Hari Ini
Pihak eksekutif berencana akan menyampaikan Rancangan Kebijakan Umum dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) Perubahan 2015 kepada DPRD Bengkalis, hari ini, Senin (28/9/2015). “Rencana Senin besok akan kita serahkan ke dewan,” ujar Kepala Bappeda Bengkalis, Jondi Indra Bustian kepada sejumlah wartawan di sela-sela pemotongan hewan kurban di Kantor Bappeda, Sabtu (26/09).

Ketika ditanya wartawan berapa perkiraan RAPB-P 2015 yang akan diajukan ke DPRD,  Jondi belum bisa menyampaikan angka pastinya. Namun menurutnya, akan mengalami penambahan dari APBD murni 2015. "Beberapa kegiatan di SKPD memang ada yang dikurangi. Tapi ada juga yang mengalami penambahan. Kita perkirakan RAPBD-Perubahan akan mengalami penambahan,” ujarnya.

Menurut Jondi, APBD 2015 diperkirakan tidak defisit kendati penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) Minyak dan Gas (Migas) dari pusat mengalami penurunan, karena tertutupi oleh pendapatan lain yang meningkat serta adanya dana talangan proyekmultiyears yang tidak terpakai.

“DBH memang berkurang, tapi ada pendapatan sektor lain yang meningkat. Kita juga masih memiliki dana talangan proyekmultiyears yang tidak terpakai sehingga bisa menutupi kekurangan penerimaan DBH. Asumsi kita, malah APBD Perubahan akan mengalami penambahan,” tegasnya.

Sementara Wakil Ketua DPRD Bengkalis, Zulhelmi juga mengharapkan koordinasi dua arah antara eksekutif dan legislatif terus dilakukan secara intens. Apalagi soal RAPBD baik murni maupun perubahan harus selalu dikomunikasikan supaya dapat diperoleh rumusan yang matang dalam pelaksanaannya. Diakuinya, sejauh ini RAPBD-P belum diserahkan ke dewan.

"Kita sangat berharap tradisi molor dalam pembahasan hingga pengesahan RPABD murni dan perubahan sudah saatnya dihilangkan. Padahal APBD menyangkut skala prioritas pembangunan daerah dan harus diselesaikan tepat waktu dan dilakukan secepat mungkin untuk kepentingan daerah bukan perorangan," papar Zulhelmi.

Politisi PKS ini berharap dalam September ini, RPABD-P dapat disampaikan ke dewan. DPRD sendiri siap pro aktif melakukan pembahasan, baik melalui hearing di tingkat komisi sampai pembahasan di tingkat Badan Anggaran (Banggar) dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). (afa)