JAKARTA - riautribune : Pengungkapan sindikat Saracen yang disebut Polri sebagai kelompok yang menjual jasa penyebar hoax dan kebencian di media sosial mendapat perhatian khusus Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon. Menurut Fadli, pengungkapan kasus itu harus dilakukan terbuka dan tuntas, agar tidak mengundang spekulasi dan fitnah.

"Kita mengapresiasi kerja kepolisian dalam pengungkapan kasus bisnis hoax dan isu-isu SARA. Tak bisa disangkal, hal-hal semacam itulah yang selama ini telah membuat demokrasi kita jadi tidak sehat," ujar dia, Rabu (30/8).

Namun lanjut Fadli, meskipun polisi sejak awal mengekspose kasus Saracen sebagai kasus besar terkait industri hoax dan penyebar kebencian di media sosial, tapi kan kasus ini baru bergulir, sehingga masih panjang prosesnya.

"Apakah dugaan-dugaan atau tuduhan-tuduhan awal itu akan terbukti, dalam arti bisa diungkap dalang atau pengguna jasanya, inilah yang harus sama-sama kita kawal dan perhatikan," lanjut wakil ketua umum Partai Gerindra ini.

Fadli berharap agar dalam menjalankan tugasnya Polri bisa bekerja secara transparan dan tuntas, agar tidak melahirkan spekulasi dan fitnah di masyarakat. Jika benar kelompok tersebut menjalankan bisnis jasa penyebaran hoax, kebencian dan isu-isu terkait SARA, tentu harus segera ditindak tegas sesuai aturan yang berlaku, siapapun pemilik atau pengguna jasa bisnis tersebut.

"Kita tidak ingin kasus Saracen ini nantinya berakhir antiklimaks seperti kasus pengungkapan mafia beras yang bikin heboh beberapa pekan lalu itu, di mana ekspose awalnya bombastis, namun perkembangan kasusnya kemudian ternyata tak sebesar yang diekspose di awal," imbuhnya.

Hoax dan ujaran kebencian memang telah memperkeruh perpolitikan nasional, sekurang-kurangnya dalam lima tahun terakhir. Jika dibiarkan, jelas Fadli, hal itu bisa jadi bumerang bagi kehidupan kebangsaan yang plural dan majemuk. Untuk itu harus ada upaya penegakkan hukum yang tegas untuk mengatasinya. Dan tidak boleh ada tebang pilih di dalamnya.

Jadi, tambah Fadli, jika benar Saracen adalah industri jasa yang membisniskan penyebaran hoax, isu-isu SARA dan ujaran kebencian, maka polisi harus bisa membongkarnya secara tuntas dan transparan.

"Bukan hanya ketika pengguna jasanya adalah pihak-pihak yang kebetulan berseberangan dengan pemerintah, namun juga jika dalam proses penyidikan ternyata temuannya justru mengarah kepada pihak-pihak pendukung rezim yang sedang berkuasa," pungkasnya.(rmol)