JAKARTA - riautribune : Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah memunculkan wacana soal apartemen bagi anggota dewan di bekas lahan Taman Ria Senayan. Pimpinan DPR lainnya, Taufik Kurniawan menyebut seharusnya DPR lebih berempati kepada pemerintah.

"Kalau apartemen itu baru wacana. Ini sebetulnya nggak perlu dipolemikkan. Sehingga membuat tugas-tugas DPR jadi terabaikan. Namanya wacana, pendapat, ya sah-sah aja. Tapi jangan itu dianggap sebagai keputusan DPR," ujar Taufik dalam perbincangan, Selasa (15/8/2017).

Taufik mengingatkan, kebijakan yang ada soal kompleks di sekitar parlemen adalah tidak diperbolehkan untuk dikuasai oleh pihak swasta. Pembangunan di sekitar kompleks parlemen di Senayan menurutnya harus untuk kepentingan rakyat.

"Misalnya dibangun hutan lindung, hutan kota, apartemen ya boleh-boleh aja. Tapi sesuai aturan, lahan milik Setneg harus dikembalikan ke rakyat. Jangan dibuat mal," sebutnya.

Selain itu, Taufik juga menyebut segala hal terkait aset atau lahan negara harus dikoordinasikan dengan Setneg dan Bappenas. Itu terkait dengan lahan bekas Taman Ria Senayan.

"Apapun nantinya, untuk menunjang kompleks parlemen nanti harus dikoordinasikan dengan Setneg dan Bappenas. Itu yang dulu Taman Ria. Tidak boleh dikuasai pihak swasta atau kelompok tertentu, harus dikembalikan ke rakyat," jelas Taufik.

Waketum PAN ini pun berharap agar para anggota dewan saat ini lebih memberikan empati kepada tugas-tugas pemerintah. Apalagi menurut Taufik saat ini kondisi perekonomian global yang sedang tidak baik ikut berdampak kepada negara.

"Visinya kita ini konsen dulu pada empati DPR ke pemerintah yang sedang bekerja keras untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dulu. Di sela-sela ekonomi global yang belum sehat ini, kita harus prioritaskan soal itu dulu," ucapnya.

Meski begitu, Taufik tetap menghormati wacana yang tengah hangat tersebut. Namun dia mengimbau agar dewan lebih concern pada hal yang sudah pasti saja, seperti kebutuhan pembangunan gedung DPR yang menjadi lokasi ruangan kantor anggota dewan.

Ini menyusul soal rencana pembangunan Gedung Nusantara I di Kompleks Parlemen yang disebut-sebut kondisinya sudah miring. Selain itu juga fasilitasnya yang sudah tidak lagi memadai, salah satunya seperti kerap anjloknya lift.

"Aspirasi harus kita hormati. Tapi finalisasi harus koordinasi dengan Setneg dan Bappenas sebagai pemegang kuasa di wilayah sekitar kompleks DPR," kata Taufik.

"Hanya saya mengingatkan, kita harus lihat kemampuan pemerintah. Masih banyak tugas pemerintah lainnya, tugas kita juga. Jangan sampai rakyat malah terabaikan. Kita bicara yang pasti-pasti saja. Faktanya adalah pembangunan gedung (DPR) tinggal realisasi," imbuhnya.

Taufik mempersilakan berbagai wacana dilontarkan mengenai peruntukkan eks lahan Taman Ria Senayan itu. Namun semua harus dipastikan, jangan sampai wacana menyalahi aturan yang ada.

"Yang paling penting kompleks parlemen tidak disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak bertanggungjawab, yang bertentangan dengan UU. Itu kan baru sekedar ide, dan belum merupakan keputusan final tapi aspirasi itu harus dihormati," tutup Taufik.(dtk)