JAKARTA - riautribune : Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menilai pengajuan kenaikan anggaran yang diajukan DPR dalam RAPBN 2018 telah melalui berbagai pertimbangan. Soal layak atau tidaknya, Tjahjo mengatakan hal itu dikembalikan kepada penilaian masyarakat.

"Saya kira yang penting bisa dipertanggungjawabkan. Soal layak atau tidak, saya kira, DPR yang lebih tau. Saya yakin DPR mengajukan anggaran tidak main-main. Sudah sesuai kebutuhan yang ada, perkiraan yang ada," kata Tjahjo di kantor Kemendagri, Jakarta, Jumat (11/8).

Tjahjo menambahkan, pengajuan kenaikan anggaran itu sudah dipertimbangkan dari berbagai aspek. Meski begitu, angka itu akan dibahas bersama dengan pemerintah dalam penyusunan RAPBN 2018.

"Hak budget itu dibahas bersama pemerintah dan DPR. Pemerintah menghargai usulan dari DPR. DPR juga memahami dan menghargai apa yang diusulkan untuk menyusun RAPBN 2018 maupun sebelumnya," tukasnya.

"Bagi pemerintah saya yakin sepanjang itu visible bisa dipertanggungjawabkan saya kira enggak ada masalah. Tinggal masyarakat menilai saja, saya yakin DPR tidak akan bisa main-main lagi. Dia mengajukan anggaran entah itu untuk rehab gedung karena gedung yang ditempati anggota ini dari sisi keamanan yang dulu hanya untuk 2-3 orang sekarang dengan staf ahlinya satu ruangan bisa untuk 4-5 orang. Ini kan ada sedikit gempa akan sangat membahayakan. Mungkin pertimbangannya itu aspek keamanannya. Saya kira pemerintah saya yakin bisa memahami," pungkasnya.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengajukan kenaikan anggaran untuk tahun 2018 dari tahun sebelumnya Rp 4,26 triliun. Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Anton Sihombing menyebut, pihaknya mengajukan anggaran sebesar Rp 5,7 triliun. Ini sekaligus meluruskan kabar yang menyebut BURT DPR mengajukan anggaran Rp 7,25 triliun untuk tahun anggaran 2018.

Rincian dari total Rp 5,7 triliun itu, anggaran untuk Satuan Kerja Dewan sebesar Rp 4 triliun. Sedangkan Rp 1,7 triliun diperuntukkan satuan kerja Sekretariat Jenderal DPR. Usulan anggaran tahun depan naik sekitar 25 persen dari anggaran DPR tahun ini yang mencapai Rp 4,26 triliun.

"Itu DPR dapat itu Rp 5.728.308.210. untuk dewan 4.024.410.881 untuk dewan. untuk sekretariat Rp 1.703.897.329," kata Anton saat dihubungi, Kamis (10/8).

Dia menyebutkan, anggaran itu tidak terlalu besar. Persentasenya hanya 0,35 persen dari total APBN. "Semua lah, gaji, dan lain-lain. Bikin saja untuk dewan," sambungnya.(mrdk)