KUTA - riautribune : Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pengelolaan dana desa perlu pengawasan yang baik. Terlebih dana tersebut diharapkan bisa digunakan untuk kesejahteraan rakyat dan tidak disalahgunakan.

"Saya selalu sampaikan bahwa manajemen dana desa itu harus betul-betul direncanakan dengan baik, diorganisasi yang baik. Ada pendampingan, dilaksanakan, tetapi juga harus ada pengawasan, controlling, pemeriksaan, yang terus menerus. Karena ini terkait uang yang besar sekali," papar Jokowi di Kuta, Badung, Jumat (4/8/2017).

Jokowi menambahkan, dana desa merupakan salah satu program pemerintah untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat desa. Tak tanggung-tanggung, jumlah dana desa yang dikucurkan pemerintah meningkat tiap tahunnya.

Mantan Gubernur DKI jakarta itu menyebut, saat adiluncurkan, dana desa dialokasikan sebesar Rp20 triliun. Sementara setahun setelahnya, ditingkatkan menjadi Rp47 triliun dan kini berada pada angka Rp60 triliun.

"Artinya total dalam tiga tahun ini sudah Rp127 triliun. Apa yang kita harapkan dari dana desa ini? Ada perputaran uang dari dana desa, ada perputaran uang di bawah, ada perputaran uang di desa, sehingga apa? Daya beli rakyat di desa semakin naik," pungkasnya.

Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan operasi tangkap tangan diduga terkait kasus suap alokasi dana desa 2015-2016. ‎Satgas KPK telah melakukan penyegelan di Kantor Inspektorat dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Pamekasan. Orang-orang yang terjaring KPK kini dibawa ke Mapolres Pamekasan untuk diperiksa.(okz)