JAKARTA-riautribune: Pengurus Pusat Muhammadiyah meminta klarifikasi Presiden Joko Widodo terkait isu akan adanya permintaan maaf pemerintah kepada mereka yang dituduh terlibat Partai Komunis Indonesia (PKI). Kepada Muhammadiyah, Jokowi membantah isu tersebut.

"Sehingga isu yang berkembang bahwa pemerintah akan meminta maaf sudah diklarifikasi. Presiden tak akan melakukan itu, apalagi sampai membuat permintaan maaf," kata Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti, seusai menemui Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/9/2015).

Abdul mengungkapkan, Jokowi menyatakan tidak ada rencana pemerintah meminta maaf tersebut. Jangankan rencana, kata Abdul, Jokowi mengaku sama sekali tidak pernah memiliki niat untuk melakukan permintaan maaf tersebut.

"Saya kira beliau punya prinsip pada hal ini. Kata Presiden, kalau kami (pemerintah) meminta maaf, kami akan berhadapan dengan NU, Muhammadiyah, dan TNI," ucap Abdul.

Isu tersebut muncul setelah pemerintah mewacanakan rekonsiliasi terhadap korban atau keluarga korban sejumlah kasus pelanggaran berat HAM.

Sampai saat ini, wacana rekonsiliasi itu masih belum difinalisasi. Pemerintah memberi perhatian lebih pada kasus pelanggaran berat HAM seperti kasus Talangsari, Wasior, Wamena, penembak misterius atau petrus, G30S PKI, kerusuhan Mei 1998, dan penghilangan orang secara paksa.

Mengenai mekanismenya, pemerintah cenderung menempuh jalur nonyudisial yang akan diwakili oleh Presiden dengan meminta maaf pada para korban atau keluarga korban pelanggaran berat HAM. Adapun mengenai pemberian kompensasi, saat ini pemerintah masih mengkajinya.(kompas.com)