JAKARTA - riautribune : Anggota Komisi III DPR RI, Aboe Bakar Alhabsyi mengutuk tindakan Israel yang menutup akses ke Masjidil Aqsa serta melakukan kekerasan yang dilakukan terhadap kaum muslimin di dalam konflik Israel-Palestina di kota suci Yerusalem.

"Harusnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) segera turun tangan untuk mengatasi persoalan ini. Jangan sampai situasi semakin keruh dan membuat tensi keamanan akan memanas. Harus dipahami bahwa Masjidil Aqsa adalah tempat yang dimulyakan oleh ummat Islam," kata sosok yang akrab disapa Habib ini kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/7).

Menyusul segala tindakan pemblokiran dan kekerasan yang dilakukan oleh tentara Israel, Liga Arab pun bereaksi. Mereka memperingatkan Israel untuk tidak melewati "garis merah". Jika Israel melewati garis tersebut, maka sama saja mereka telah mencari gara-gara dengan seluruh negara Arab dan Muslim.

Habib mengatakan bahwa penutupan akses ke Masjidin Aqsa oleh tentara Israel pastilah akan memacing persoalan dari ummat Islam seluruh dunia. Pasalnya menurut dia, itu adalah bagian dari pelanggaran HAM.

Oleh karenanya, habib berharap dunia Internasional harus memberikan tekanan kepada Israel agar menghentikan tindakan mereka. Kebebasan menjalan ibadah harus diberikan kepada semua manusia, termasuk masyarakat muslim yang hendak menunaikan shalat di Masjidil Aqsa.

"Tentunya harus disadari bahwa masjidil Aqsa bukan hanya milik bangsa Palestina saja, melainkan juga milik ummat Islam di dunia. Ribuan orang berziarah kesana, karena merupakan tempat ibadah yang dimuliakan dalam Islam," lanjutnya.

Salah satu pemicu bentrokan di sekitaran Masjid Al Aqsa adalah pemasangan kamera dan detektor logam yang dilakukan oleh Israel. Habib bilang tindakan itu juga memperkeruh suasa keamanan. Tindakan itu jelas menunjukkan dominasi Israel terhadap penguasaan komplek Al Aqsa. Israel seharusnya menyadari bahwa komplek tersebut adalah status quo, sehingga semua pihak memiliki akses kesana.

"Dengan pemasangan kamera tersebut seolah Israel lah yang memiliki otoritas disana. Hal ini tentunya tidak dapat dibenarkan. Mereka harus segera melepas dan membuka blokade tentara agar situasi kembali aman," demikian Habib.(rmol)