JAKARTA - riautribune : Politikus gaek Partai Golkar Akbar Tandjung turun gunung. Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar ini ikut sibuk bicara kepada media, soal elektabilitas partainya yang kian anjlok gara-gara pimpinannya terseret kasus korupsi.


Pada Minggu, 23 Juli 2017, Akbar menerima laporan hasil survei yang menyebutkan elektabilitas partainya di bawah 4 persen. Sinyal merah bagi partai yang pernah berkuasa selama 32 tahun lebih dalam pemerintahan. "Terjadi kemerosotan dalam survei terbaru, Golkar 3,5 persen. Di bawah 4 persen," kata Akbar Tanjung kepada wartawan.

Menurut Akbar, angka ini merosot dibanding survei pada akhir April atau awal Mei lalu di mana elektabilitas Golkar masih 7,1 persen. Di sisi lain, dalam UU Pemilu yang baru disahkan, ambang batas parlemen ditetapkan 4 persen. Artinya, partai yang tidak mendapat dukungan suara di atas empat persen, maka partai tersebut tidak punya hak punya wakil di DPR. "Nah, ini yang kami sangat khawatir, kami sangat takut kalau ini kejadian di Pemilu 2019. Golkar tidak punya wakil," kata Akbar.

Kecemasan Akbar terutama pada citra partai yang makin memburuk. Kini, kata Akbar, Golkar dihadapkan pada masalah serius karena kasus skandal korupsi yang menyeret Setya Novanto. Akbar mengaku cemas pemberitaan terus menerus soal kasus Ketua Umum Partai Golkar ini. "Seandainya proses peradilan terus jalan, akan jadi pemberitaan sehari-hari," kata Akbar.

Pemilu 2019 semakin depat. Belum ada formula mengatasi terpuruknya pamor Golkar. Kondisinya kian parah setelah KPK menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi proyek E-KTP.  Senin 24 Juli 2017 sore, Akbar mengajak Setya Novanto bertemu B.J. Habibie, mantan Ketua Dewan Pembina Golkar.

Mengikuti saran Habibie, Akbar juga meminta Setya Novanto mengajukan praperadilan. Harapannya, Setya Novanto bisa lepas dari status sebagai tersangka. "Tidak ada lagi masalah sebagaimana beberapa orang yang mengikuti praperadilan," kata Akbar.


Akbar Tanjung yang juga mantan Ketua Umum Golkar itu menyebut dalam pertemuan dengan Habibie, dibicarakan opsi praperadilan kasus Setya Novanto. "Keberhasilan pemimpin bakal menentukan sejauh mana publik memberikan dukungan dalam bentuk jumlah suara di Pemilu legislatif. " kata Akbar.  Setya Novanto usai bertemu Habibie mengaku belum berencana mengajukan praperadilan.(tmpo)