PEKANBARU - riautribune : Presiden Joko Widodo atau Jokowi membagikan 6.000 sertifikat kepada masyarakat Riau di lapangan Stadion Kaharudin Nasution Pekanbaru.

"Di provinsi Riau seharusnya ada 3,1 juta bidang yang sudah bersertifikat untuk seluruh masyarakat, tapi sampai saat ini baru bisa diberikan 1,1 juta. Berarti masih kurang 1,9 juta sertifikat yang harus kita kejar," kata Jokowi, Minggu (23/7/2017).

Dalam penyerahan sertifikat tersebut, Jokowi didampingi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman.

"Seluruh Indonesia seharusnya 126 juta sertifikat, tapi yang dikerjakan baru 46 juta. Saya perintahkan Menteri BPN, dibantu gubernur untuk segera diselesaikan," tegas Jokowi.

Jokowi mengungkapkan, sebelumnya di Riau hanya terbit 10 ribu sertifikat tanah per tahun, tapi sekarang dipaksa harus terbit 140 ribu sertifikat setiap tahun. "Tahun ini terbit 5 juta, tahun depan 7 juta, tahun depannya lagi 9 juta, harus dipaksa begitu," tandas Presiden.

Menurut dia, dengan mendapatkan sertifikat tanah, sengketa-sengketa lahan dapat diselesaikan. Selain itu, sertifikat juga akan membuat masyarakat menjadi tenang.

"Sengketa-sengketa lahan akan selesai kalau masyarakat pegang yang namanya sertifikat, karena kalau sudah pegang ini diam. Kalau belum ada sertifikat, yang ada hanya klaim-klaim, tapi kalau sertifikat sudah ada, jadi enak tenteram karena sudah pegang sertifikat," ungkap Jokowi.

Ia berpesan agar masyarakat benar-benar menghapal luas tanah yang tertera dalam sertifikat tanah. Selain itu, mereka juga diminta agar menjaga sertifikat agar tidak lekas rusak.

"Tolong semua tahu isi sertifikat ini apa. Apa betul meter persegi luas tanah jelas. Tolong diberikan plastik, kalau disimpan dan gentingnya bocor tidak rusak. Juga difotokopi, kalau hilang mengurus ke kantor BPN lebih mudah mencarinya," kata dia.

Jokowi meminta pemegang sertifikat berhati-hati saat menjaminkan sertifikat ke bank. "Tolong dikalkulasi, apakah keuntungan usahanya dapat dibayar untuk mencicil pokoknya," tambah Presiden Sementara itu, Sofyan Djalil mengatakan, jumlah sertifikat tanah yang dibagikan di Riau baru 38 persen.

"Sudah ada 1,1 juta bidang yang bersertifikat dan masih ada 1,9 juta bidang yang masih harus disertifikatkan. Rata-rata diberikan sertifikat 10-11 ribu bidang pada 2017. Pembagian ini sudah naik 15 kali lipat dibanding periode sebelumnya," kata Sofyan.

Untuk diketahui, legalisasi aset Reforma Agraria merupakan penegasan kedaulatan negara atas hak atas tanah, negara mengambil tugas dan peran dalam penerbitan sertifikat hak atas tanah sehingga masyarakat tidak lagi resah dan merasa tidak berhak menempati tanah yang ditinggalinya.

Karena itu Kepala BPN meminta penerima sertifikat tidak dengan mudah menjual ataupun melepaskan sertifikatnya, apabila terjadi pengalihan hak, maka negara akan mengambil kembali hak atas tanah itu.(antr)