JAKARTA - riautribune : Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tanjung minta Rapimnas menjadi momentum menyusun langkah strategis menyambut Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. Masalahnya, kondisi Golkar saat ini sedang tidak baik.

Berdasarkan hasil survei, kata Akbar, elektabilitas Golkar mengalami penurunan, ditambah dugaan korupsi E-KTP yang menimpa Ketua Umum Golkar Setya Novanto. "Ini akan mempengaruhi, mudahan tidak terjadi sesuatu," kata Akbar dalam diskusi Refleksi Satu Tahun Kepemimpinan Setya Novanto di Puri Denpasar Hotel, Jakarta, Ahad, 21 Mei 2017.

Akbar menuturkan, dalam Rapimnas bisa saja kasus dugaan korupsi Setya Novanto ini dibahas. "Peserta rapimnas punya hak sampaikan hal yang perlu jadi perhatian termasuk terkait tokoh partai termasuk kepemimpinan partai," ujarnya.

Menurut mantan Ketua DPR ini, rapimnas bisa mengeluarkan satu keputusan terkait kepemimpinan partai. Namun, bukan berarti harus ada pergantian ketua umum saat itu juga. Pergantian ketua tetap harus lewat mekanisme musyawarah nasional.

Akbar meminta semua pihak menunggu hasil rapimnas dalam menilai kinerja Setya setahun terakhir. Penilaian kinerja Setya juga lebih baik menunggu Pemilu 2019. "Pada waktu pemilu yang akan datang itu menentukan berhasil atau tidak," kata dia.

Pengamat politik dari Poltracking Indonesia, Hanta Yuda, menilai Golkar harus berpikir untuk menyelamatkan diri jelang pemilu 2019. Menurut dia harus ada langkah progresif yang diambil. "Misalkan pemimpinnya memberikan dampak atau disintensif secara elektoral maka perlu dievaluasi," ujarnya.

Hanta menuturkan, bila Ketua Umum Golkar sekarang lebih banyak mudaratnya, maka sudah sebaiknya evaluasi segera. "Apakah lewat Munaslub, apakah (menentukan) pelaksana tugas, atau bahkan tetap mempertahankan tapi dengan syarat harus ada perubahan," ucap Hanta soal agenda Rapimnas kali ini.(tmpo)