JAKARTA-riautribune: Ribuan guru honorer hari ini berunjuk rasa mendesak pemerintah menetapkan status mereka menjadi PNS. Di antara pendemo memang ada yang sudah mengikuti tes seleksi CPNS namun gagal.

Ketum PGRI Sulistyo menyebut kegagalan saat mengikuti seleksi bukan karena faktor ketidakmapuan para guru honorer. Sulistyo menyebut kuota yang terbatas membuat para guru honorer yang seharusnya mendapat tempat sebagai PNS, menjadi tersingkir.

"Jadi begini bukannya tidak lolos, tapi karena karena kuota yang disediakan itu terbatas. Jadi jangan dimaknai mereka yang tidak lolos itu karena tidak layak, tapi karena kuota yang disediakan itu yang terbatas," kata Sulistyo di kantor Kemenpan RB di Jl Jenderal Sudirman, Jakarta, Selasa (15/9/2015).

Menurut Sulistyo status kepegawaian guru sangat penting untuk menunjang kinerja para pengajar mendidik muridnya.

"Ada salah satu contoh kelas 6, guru negeri 2 dan sisanya merupakan guru honorer. Dari contoh itu bisa kita bayangkan sekitar 75 persen guru ditentukan oleh guru honorer, yang statusnya tidak jelas, bisa dibayangkan sekolah serta guru-guru di negeri ini dikelola oleh orang-orang yang statusnya tidak jelas," tutur dia.

Bahkan Sulistyo menyebut banyaknya guru yang berstatus honorer sebagai darurat guru. "Saya sudah cek di seluruh kabupaten-kota, saat ini kita sedang dalam darurat guru di seluruh Indonesia. Bahkan termasuk di Jakarta, semua kekurangan guru SD, " ujarnya.

Dalam tuntutannya guru honorer mendesak pemerintah menerbitkan regulasi tentang penuntasan honorer kategori 2 menjadi aparatur sipil negara (ASN), memberikan upah layak bagi honorer sebesar UMP dan mengangkat seluruh guru honorer menjadi PNS.

"Kami semua di sini sudah ikut tes tapi tidak lolos. Jumlahnya sekitar 439 ribu," ujar Andi, Koordinator Lapangan Forum Honorer Kategori 2 Indonesia, saat ditemui di Jalan Asia Afrika, Senayan.(dtc)