RENGAT-riautribune: Hingga pertengahan bulan September ini, tim evaluasi penyerapan anggaran (Tepa) Pemkab Inhu mencatat serapan APBD II Inhu tahun anggaran 2015 masih sekitar 40 persen. Minimnya realisasi anggaran karena dua faktor yaitu lambannya Satker menyelesaikan dokumen lelang yang mengakibatkan minimnya aliran kas di masing-masing satuan kerja pemerintah daerah (SKPD).

Sementara indikator lainnya, ditemukan kontraktor yang sama belum pernah mencairkan uang dengan maksud sekali pencairan 100 persen langsung. "Masih sekitar 40 persen," jawab Penjabat Bupati Inhu H. Kasiarudin, SH, usai Paripurna Ranperda di Gedung DPRD Inhu, Jumat (11/9).

Dengan posisi tersebut, birokrat tulen Pemprov Riau itu optimis  serapan anggaran hingga akhir tahun sekitar 75 persen. "Kalau bisa terealisasi hingga 75 persen sudah hebat," ucapnya lagi.

Kata Pj Bupati Inhu lagi, data dari Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemkab Inhu mengklaim  posisi lelang proyek sudah mencapai sekitar 73 persen. "Kata ULP, proyek yang dilelang sudah 73 pesen," sambung Pj Bupati.

Sementara itu Kabag Keuangan Pemkab Inhu selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) memposisikan serapan anggaran belanja langsung (BL) hingga belanja tidak langsung (BTL)  yang sudah dicairkan bedasarkan SP2D dari seluruh SKPD sudah mencapai Rp800 miliyar. "40 persen itu sejajar dengan angka Rp800 miliyar dari jumlah APBD Rp2,01 triliun sebelum perubahan," papar Hendri Anof. (san)