PEKANBARU - riautribune : Berdasarkan hasil konsolidasi data PT PLN, total investasi dari jumlah proyek pembangkit listrik mangkrak di Provinsi Riau mencapai Rp6 trilun. Namun sebagian akan tetap dilanjutkan, sedangkan sebagian lagi belum dapat dipastikan proses pembangunannya kedepan.

Asisten Pidana Umum (Aspidum) Kejati Riau, Zainul Arifin, mengaku berdasarkan sejumlah proyek listrik bermasalah tersebut sebagian besar merupakan pembangkit listrik tenaga uap.

"Walaupun dari keseluruhan investasi belum semua uang keluar atau masih dalam bentuk rencana investasi dengan latar belakang berbeda-beda, namun hal tersebut juga patut diperhatikan. Apalagi PlN sudah meminta pendampingan dari Kejati Riau dalam penuntasan pembangunan proyek listrik yang mangkrak tersebut," kata Zainul Arifin, Senin (17/4/2017).

Berdasarkan konsolidasi data PLN, proyek keseluruhan progresnya rata-rata di bawah 50 persen dengan berbagai latar belakang masalah. Paling mendominasi adalah belum rampungnya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau.

"Sejumlah proyek mangkrak itu merupakan proyek percepatan program pembangunan 35.000 MW yang dicanangkan Presiden Joko Widodo. Sehingga persoalan mangkraknya sejumlah proyek percepatan pembangkit perlu disampaikan kepada pemerintah pusat," lanjut Zainul.

Terkait keinginan Presiden Jokowi untuk menyerahkan hasil audit proyek listrik mangkrak di Indonesia kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Zainul menilai hal itu wajar dilakukan, apalagi PLN juga telah melakukan konsolidasi data internal kemudian di verifikasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). (lem/rul)