PEKANBARU - riautribune : Wakil Ketua DPRD Riau Ir. H. Noviwaldy Jusman mengakui pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Dareh (APBD) Riau 2017 mengalami defisit hingga Rp800 juta lebih. Pihaknya sepakat dengan rencana Pemprov Riau untuk merasionalisasi beberapa mata anggaran di masing-masing satuan kerja.

Menurut Noviwaldi, penyebab menyusuinya anggaran sudah terproyeksi bahwa Silpa tahun 2016 akan mencapai sekitar Rp2,1 triliun. Tapi karena optimalisasi serapan, Silpa APBD 2016 diperkirakan hanya tinggal Rp1,3 trilun sehingga mengalami defisit Rp800 miliar.

"Kami dan Pemprov saat itu memang salah prediksi Silpa tahun 2016 yang dihitung waktu itu sekitar Rp2,1 triliun, sehingga agar APBD 2017 tetap berjalan, maka harus ada rasionalisasi APBD ini," terangnya, Selasa (11/2017).

Ditambahkan, yang mana kegiatan yang akan dirasionalisasi, salah satunya perjalanan dinas dan kegiatan-kegiatan yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat dan tidak menunjang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Wujud komitmen rasionalisasi itu oleh DPRD Riau, lanjutnya, dia akan usulkan untuk memotong perjalanan dinas di dewan.

"Saya akan usulkan kepada Banggar kalau bisa 50 persen, dirasionalisasi perjalanan dinas di dewan. Setelah itu akan kami formulasikan lagi perjalanan dinas anggota dewan ke kabupaten/kota agar bisa sering ketemu masyarakatnya," tutur politisi Demokrat ini.

Sementara, menurutnya, untuk kordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat maka dewan akan menggunakan teleconference untuk koordinasi. "Saya sudah komunikasi dengan kemendagri dan mereka sudah siap teleconferencenya untuk di konek ke kita, untuk Alatnya akan di anggarkan lagi di APBD Perubahan," jelasnya.

Dikatakan, dalam rapat Banggar nanti juga akan diputuskan, dan diharapkan anggota dewan lain bisa menyetujui konsep itu. Sebab saat ini kebutuhan anggaran untuk melakukan pembangunan membutuhkan. dana yang tidak sedikit. (rul)