JAKARTA - riautribune : Direktur Utama PT Pertamina (Persero) yang baru Elia Massa Manik harus mampu membawa perusahaan tersebut lebih efisien dan kompetitif di tengah industri migas yang masih belum bergairah. Begitu harap anggota Komisi VII DPR RI Rofi Munawar dalam keterangan tertulisnya, Senin (20/3).
 
"Dirut yang baru dituntut secara eksternal terampil menghadapi kondisi industri migas yang masih lesu dan semakin kompetitif di tingkat global," jelas Rofi.
 
Legislator asal Jawa Timur Ini menambahkan, ada sejumlah catatan yang harus diperhatikan oleh Elia Massa Manik sebagai direktur PT Pertamina.

Di sektor Hulu, kinerja eksplorasi yang telah dicapai sepanjang Tahun 2016 harus dipertahankan dan ditingkatkan secara maksimal. Terlebih, secara nasional kinerja eksplorasi migas mengalami stagnasi dalam beberapa tahun terakhir.

"Adapun di sektor hilir, pemenuhan kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi akan Bahan Bakar Minyak (BBM) harus diimbangi dengan diversifikasi produk yang beragam dan pola distribusi yang semakin baik," ujarnya.
 
Politisi PKS ini berpesan agar Elia mampu membuktikan bahwa dirinya bisa fokus dalam mendorong peningkatan kinerja perusahaan.

Elia, lanjutnya, tidak boleh terjebak kepada kepentingan non korporasi. Ini mengingat pertamina selama Ini merupakan salah satu badan usaha milik pemerintah yang strategis, karena memiliki aset dan profit yang lebih besar dibandingkan badan usaha lain.
 
"Pertamina harus mampu memantaskan dirinya menjadi perusahan yang mampu menjadi back bone (tulang punggung) energi migas nasional. Hal itu bisa terwujud sepanjang perusahaan tersebut fokus pada visi dan strategi yang sudah ditetapkan untuk menjadi perusahaan energi kelas dunia pada 2025," tegas Rofi.
 
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memutuskan Elia Massa Manik sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero) menggantikan Dwi Soetjipto yang diberhentikan pada 3 Februari 2017, pada hari Jumat, (16/3)

Pengangkatan Direktur Utama Holding PT Perkebunan Nusantara (PTPN) III ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-52/MBU/03/2017 yang diserahkan oleh Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Survei, dan Konsultan Gatot Trihargo dan disaksikan oleh Komisaris Utama Pertamina Tanri Abeng di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (16/3).(rmol)