SELATPANJANG - riautribune : Bupati Kepulauan Meranti, Drs H Irwan MSi merasa kesal dan protes dengan tindakan BPOM Provinsi Riau dalam melakukan penegakan hukum.

Hal ini terkait dengan tindakan BPOM Provinsi Riau melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) di Pelabuhan I Jalan Tanjung Harapan, Selatpanjang Kota sejak dua hari lalu sebelum kedatangan dari BPOM pusat.

Menurut Orang nomor satu di Kepulauan Sagu itu, seharusnya, pihak BPOM Provinsi Riau sebelum melakukan tindakan, terlebih dahulu harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat setidaknya berkoordinasi dengan Pemda setempat.

"Seharusnya ada sosialisasi terlebih dahulu, ini usah kan sosialisai, selama 6 tahun lebih saya jadi Bupati, berkoordinasi pun tidak pernah, ini alih-alih turun bertindak,"ucap Bupati Irwan.

Dengan tindakan seperti ini, tentunya BPOM dianggap sudah mencederai sistem dan kearifan lokal di Wilayah perbatasan Republik Indonesia ini.

Kenapa tidak, selama ini, untuk memenuhi kebutuhan pangan di Kabupaten termuda di Provinsi Riau sangat bergantung kepada Negara tetangga (Malaysia).

"Kita sama-sama sangat tahu, ini merupakan kebutuhan dan kearifan lokal, bagi saya kebutuhan masyarakat saya di Kepulauan Meranti ini tetap nomor satu,"Ungkap Politisi PAN itu.

"Kalau mereka (BPOM) sudah melakukan sosialisasi dan berkoordinasi sebagaimana mesti, kita tidak kan masalah, tapi ini tidak, langsung membuat ramai Kabupaten kita,"tutur kesalnya.

Untuk persoalan kebutuhan masyarakat Kepulauan Meranti, Lanjut Irwan, persoalan ini sudah dibicarakan dalam kunjungan Kepala BPOM RI, Dr Ir Penny Kusumastuti Lukito MPC, Kamis siang tadi.

"Kita lihat nantilah prosesnya gimana kedepan, kita harap ini akan berdampak baik untuk wilayah kita yang berada di Perbatasan Negara,"tutup Bupati.(rtc)