TEMBILAHAN  - riautribune : Bupati Inhil yang diwakili oleh Asisten 1 Drs. H. Afrizal, MP, hadiri Rapat Paripurna ke 6 di Ruang Paripurna DPRD Inhil, Jum'at (10/3/20179).

Rapat Paripurna ke 6Masa Persidangan 1 Tahun Sidang 2017 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Inhil ini dihadiri juga Ketua DPRD Inhil, Wakil Ketua DPRD Inhil, serta Anggota DPRD Inhil, dan kepala OPD Inhil, undangan.

Pelaksanaan rapat ini menyampaikan laporan hasil pembahasan pansus pokok-pokok pikiran DPRD tahun 2018, Dewan mengambil keputusan.

Pokok-pokok pikiran DPRD disampaikan oleh Juru Bicara Ketua Pansus pokok-pokok pikiran DPRD

Peraturan tata tertib DPRD nomor 1 Tahun 2016. Disebutkan pada BAB XV, tentang pokok-pokok pikiran DPRD, pada Ayat (1) pokok-pokok pikiran Dewan adalah hasil pemikiran DPRD yang berisikan berbagai program dan kegiatan untuk dimasukkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Ayat (2) pokok-pokok pikiran dewan sebagaimana dimaksud ayat (1) dibahas oleh DPRD dan ditetapkan melalui sidang Paripurna.

Ayat (3) pokok-pokok pikiran dewan bersumber dari:

a) hasil kegiatan pada masa reses anggota DPRD.

b) hasil rapat DPRD

c) hasil kunjungan kerja DPRD ke dalam dan ke luar provinsi

d) laporan, usulan, dan aspirasi masyarakat yang disampaikan secara lisan maupun tertulis ke DPRD

Ayat (4) pokok-pokok pikiran dewan disampaikan dan dipresentasikan di musrenbang ringkat kabupaten.

Pokok-pokok pikiran DPRD tersebut diterima dan disetujui oleh anggota DPRD Kabupaten Inhil.

Ketua rapat paripurna ke 6 DPRD Inhil, Dr. Ir. H. Syaharuddin, MM dalam wawancaranya mengatakan rapat ini merupakan rapat panitia khusus merupakan dalam melaksanakan kegiatan pokok-pokok pikiran yang diamanahkan dalam undang-undang nomor 4 Tqhun 2010, merupakan kegiatan dari DPRD yang memberikan suatu keleluasaan DPRD dalam menyampaikan aspirasi masyarakat sehingga harus melaksanakan amanat undang2 tersebut.

"Dengan adanya pokok-pokok pikiran ini kita bisa melihat langsung kepada masyarakat yang mana aspirasinya belum tersampaikan, dengan adanya pokok-pokok pikiran ini bisa terlaksana," katanya.

"Prioritas ada dari aspirasi masyarakat yang harus kita bantu berdasarkan reses, rapat DPRD, kunjungan-kunjungan DPRD dan inilah yang akan kita sampaikan kepada pemerintah. Aspirasi paling banyak cenderung dari infrastruktur jalan, jembatan, dan lain-lain," imbuhnya.(rb)